Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
nusantaraterkini.co, JAKARTA - Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan, Pemerintah akan mengalihkan impor Minyak Mentah dan BBM dari Singapura ke Amerika Serikat (AS).
Kebijakan ini dikeluarkan sebagai bagian dari negosiasi Indonesia dengan AS untuk menekan defisit neraca perdagangan AS, sehingga tarif ekspor Indonesia yang ditetapkan 32 persen dapat diturunkan.
Menanggapi hal tersebut, Dosen Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menilai rencana pemerintah menyetop impor BBM dari Singapura sebagai langkah keliru. Sebab, kata Fahmy, rencana impor BBM tidak rasional secara ekonomi dan justru berpotensi merugikan Indonesia.
Fahmy berpendapat rencana itu juga mengabaikan realitas rantai pasok dan efisiensi energi.
Ia menjelaskan, BBM dari Singapura telah melalui proses blending di kilang mereka sehingga sesuai dengan kebutuhan domestik, terutama jenis seperti Pertalite yang tidak dijual di pasar global.
“Kalau kita impor dari Amerika atau negara lain, belum tentu bisa sesuai spesifikasinya, apalagi ongkos kirimnya lebih mahal,” ujar Fahmy, Kamis (15/5/2025).
Baca Juga : Dilantik Jokowi jadi Menteri ESDM, Kekayaan Bahlil Lahadaliah Meningkat
Fahmy mengatakan, sebenarnya BBM yang diimpor dari Singapura merupakan hasil pengolahan dari minyak mentah dari kawasan Timur Tengah. Hal itulah yang menjadi alasan mengapa negara tersebut menjadi eksportir BBM terbesar di Indonesia. “Singapura memang tidak punya cadangan minyak, tapi mereka punya kilang canggih dan infrastruktur yang lengkap. Itu sebabnya BBM dari sana bisa memenuhi spesifikasi kilang kita,” kata Fahmy.
Lebih lanjut, dosen UGM tersebut menduga wacana pengalihan impor BBM ini tak lepas dari tekanan dagang Amerika Serikat, terutama sejak era Presiden Donald Trump. “Amerika ingin menekan defisit perdagangan dengan Indonesia. Karena tidak mungkin kita impor mobil atau produk manufaktur, maka minyak menjadi sasaran,” ujarnya.
Dari sisi ekonomi, Fahmy mengatakan bahwa rencana ini keliru. “Kalau dihitung dari aspek cost and benefit, lebih besar ruginya. Belum lagi risiko rantai pasok yang terganggu,” katanya.
Baca Juga : Krisis Energi Global, DPR Soroti Keberhasilan Pemerintah Tahan Harga BBM
Sementara itu, Pembina Masyarakat Ilmuwan dan Teknologi Indonesia (MITI) Mulyanto mengatakan Bahlil harus mempertimbangkan dengan cermat rencana menyetop impor BBM dari Singapura. Ia berujar, perlu kajian secara teknis maupun ekonomis.
“Tidak boleh sekedar berbasis etno-nasionalis yang berlebihan,” kata Mulyanto.
Menurutnya, hal tersebut dapat menimbulkan anggapan publik ini hanya sekadar akal-akalan untuk meningkatkan bargain politik komoditas dalam rangka 'ganti pemain' para mafia impor minyak. "Publik menilai ini hanya sekedar akal-akalan saja," ujarnya.
Baca Juga : Minyak Rusia Segera Masuk Indonesia, Bahlil Lahadalia Tekankan Prioritas Ketahanan Energi
Mulyanto mengatakan letak Singapura yang dekat dengan Indonesia menjadi kelebihan. Secara respirokal, Singapura juga mengimpor gas dan listrik dari Indonesia. Kemudian dari segi kapasitas, Singapura memiliki kilang minyak mentah berkapasitas 1,5 juta barel per hari alias lebih tinggi ketimbang kilang Indonesia yang hanya 1 juta barel per hari. Selain itu, ujar Mulyanto, harga minyak di sana relatif kompetitif. “Pertamina dapat membuka harga impor ke publik agar semakin transparan,” ujar dia.
Namun terlepas dari hal tersebut, Mulyanto mengatakan pemerintah harus meningkatkan lifting minyak yang terus merosot. Selain itu, memperbaiki kilang-kilang minyak nasional. Menurut dia, langkah ini menjadi upaya konkret untuk mengurangi ketergantungan impor BBM.
Harus Cermat Alihkan Impor Minyak Mentah
Baca Juga : Hanya Tersisa Puing, Korban Kebakaran 1 Ilir Harapkan Bantuan Pemerintah
Terpisah, Anggota Komisi VI DPR Sartono Hutomo meminta pemerintah memperhitungkan dengan cermat dan matang sebelum resmi mengalihkan impor minyak mentah (crude oil) dan bahan bakar minyak (BBM) dari Singapura ke Amerika Serikat (AS).
Ia memahami, rencana yang dicanangkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Bahlil Lahadalia tersebut berkaitan dengan ketahanan energi nasional.
“Terkait rencana pengalihan impor minyak mentah ke Amerika Serikat, kami ingin menegaskan bahwa setiap langkah strategis semacam ini harus diperhitungkan secara cermat dan mendalam,” tegas Sartono.
Baca Juga : Habib Syarief Minta Pemerintah Terbitkan Aturan Turunan UU PPRT
Sartono mengingatkan, dalam konteks geopolitik global yang sedang dipengaruhi oleh perang tarif dan ketegangan internasional, pemerintah harus menghitung secara menyeluruh termasuk potensi risiko jangka panjang.
Selain itu, lanjut dia, pemerintah harus memperhitungkan long journey direct import yang akan berdampak pada stabilitas pasokan, jalur logistik, dan bahkan premi asuransi yang bisa sangat mahal akibat tingginya tingkat risiko di jalur pengiriman tertentu.
“Apalagi dalam situasi global yang tidak stabil, rantai pasok bisa terganggu sewaktu-waktu,” ujarnya.
Politisi Partai Demokrat ini menambahkan, pemerintah juga harus mempertimbangkan kualitas minyak yang akan diimpor dari AS. Sartono mengatakan, apakah minyak dari AS sesuai dengan spesifikasi yang ada karena setiap negara memiliki karakteristik berbeda.
“Minyak mentah dari AS (seperti shale oil) bisa memiliki karakteristik yang berbeda dengan yang biasa diproses di kilang Indonesia, sehingga mungkin perlu modifikasi atau campuran tertentu agar efisien dihitung nilai cost campuranya, supaya tetap mendapatkan harga yang murah dengan kualitas terbaik,” jelasnya.
Sartono berharap, adanya masukan yang konstruktif kepada pemerintah sebelum resmi mengalihkan impor minyak mentah (crude oil) dan bahan bakar minyak (BBM) dari Singapura ke Amerika Serikat (AS). Hal ini agar setiap keputusan pemerintah tidak diambil secara terburu-buru.
“Kita perlu memastikan bahwa kebijakan ini tidak hanya dilihat dari sisi efisiensi jangka pendek, tetapi juga dari perspektif jangka panjang: apa yang sebenarnya kita dapatkan dari Amerika Serikat dalam skema ini? Apa bentuk bargaining power kita dalam perang tarif ini? Apakah ada klausul strategis yang saling menguntungkan?,” katanya.
Sartono menegaskan, pentingnya sikap kehati-hatian pemerintah agar rencana mengalihkan impor minyak mentah (crude oil) dan bahan bakar minyak (BBM) dari Singapura ke Amerika Serikat (AS) tidak menggeser mitra tradisional yang selama ini terbukti dan mendukung kebutuhan energi RI secara berkelanjutan.
“Dengan semangat konstitusi, berdikari dalam ekonomi, mengajak semua pihak untuk memastikan bahwa kebijakan energi nasional tetap berpijak pada prinsip kedaulatan dan keberlanjutan jangka panjang,” pungkasnya.
(cw1/nusantaraterkini.co).
