Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Rencana impor sekitar 100 ribu unit kendaraan pick-up dari India untuk mendukung operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menuai sorotan tajam.
Pakar komunikasi politik Hendri Satrio menilai kebijakan tersebut tidak sensitif terhadap kondisi industri otomotif nasional yang tengah menghadapi tekanan berat.
Baca Juga : Dirut Agrinas Mangkir dari RDP, Kebijakan Impor 105 Ribu Pikap dari India Disorot Tajam
Menurutnya, keputusan impor dalam jumlah besar bukan sekadar kebijakan teknis pengadaan barang, melainkan keputusan politik yang mencerminkan arah keberpihakan pemerintah.
Baca Juga : Impor Pikap Ratusan Miliar dari India, Herman Khaeron: Di Mana Keberpihakan ke Industri Lokal?
“Kenapa harus impor sampai 100 ribu unit? Ini jumlah yang sangat besar. Kalau diberikan ke industri dalam negeri, dampaknya juga akan besar bagi perekonomian nasional,” ujar Hensa sapaan akrab Hendri Satrio, Kamis (26/2/2026).
Ia mempertanyakan alasan pemerintah memilih impor, sementara industri otomotif nasional dinilai memiliki kapasitas produksi kendaraan niaga serupa.
Baca Juga : Pakar Nilai Sanksi Blacklist Lebih Efektif Tekan Politik Uang
Di tengah perlambatan ekonomi dan tantangan yang dihadapi sektor manufaktur, kebijakan tersebut dikhawatirkan justru memperburuk kondisi pelaku industri dalam negeri.
Baca Juga : Prediksi Pilpres 2029: Dinamis, Banyak Wajah Baru hingga Bayang-Bayang Penantang
Hensa menilai, jika pesanan tersebut dialokasikan kepada produsen nasional, efek bergandanya akan signifikan, mulai dari penyerapan tenaga kerja, penguatan industri komponen lokal, hingga peningkatan daya saing sektor otomotif.
Ia bahkan menyinggung potensi kebangkitan merek lokal seperti Esemka apabila mendapat dukungan konkret melalui pesanan pemerintah.
“Kalau memang ada pesanan dari pemerintah dalam jumlah besar seperti ini, bayangkan dampaknya. Merek lokal bisa bangkit. Industri komponen hidup. Tenaga kerja terserap,” katanya.
Menurutnya, kebijakan impor dalam skala besar berisiko menimbulkan kontradiksi dengan semangat penguatan produk dalam negeri yang selama ini digaungkan pemerintah.
Ia mendorong agar pemerintah membuka secara transparan pertimbangan ekonomis dan teknis di balik rencana tersebut.
“Jangan diimpor semua. Harus hati-hati dalam menyikapi ini. Akan sangat baik bila kesempatan diberikan kepada industri otomotif dalam negeri,” tegasnya.
(LS/Nusantaraterkini.co)
