Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
nusantaraterkini.co, JAKARTA - Departemen Pertahanan Amerika Serikat (AS) berencana memecat 5.400 pekerja. Hal ini imbas dari kebijakan Presiden AS Donald Trump memangkas anggaran.
Dikutip dari Reuters melalui RMOL, Sabtu (22/2/2025), rencana pengurangan yang diumumkan Pentagon pada Jumat waktu setempat merupakan sebagian kecil dari 50.000 PHK di Departemen Pertahanan yang telah diantisipasi oleh beberapa pihak.
Baca Juga : Donald Trump Pecat Panglima Militer AS, Ini Penyebabnya
Pemangkasan ini merupakan bagian dari target awal pengurangan anggaran sebesar 2 triliun Dolar AS yang kemudian direvisi menjadi 1 triliun Dolar AS.
Sebelumnya, The Washington Post (WP) yang mengutip lima sumber terpercaya pada Selasa (18/2/2025), mengabarkan bahwa pemerintah Trump telah menginstruksikan Departemen Pertahanan Amerika Serikat untuk menyerahkan daftar pegawai percobaan, mengingat banyak dari mereka yang kemungkinan akan diberhentikan akhir pekan ini.
Baca Juga : Warga Deli Serdang yang Tewas saat Bentrok Masalah Lahan Ternyata Kena Tembak di Leher dan Dada
Selain Departemen Pertahanan, berbagai lembaga lain seperti Departemen Energi dan Dinas Kehutanan juga mengalami pengurangan tenaga kerja. Sebagian besar pegawai yang akan diberhentikan adalah mereka yang baru dipekerjakan tahun lalu atau yang masih dalam masa percobaan, sehingga memiliki perlindungan pekerjaan yang lebih lemah.
Namun, proses pemangkasan ini tidak berjalan mulus. Terdapat kebingungan dan kesalahan dalam pelaksanaannya, yang mengakibatkan pemecatan pekerja di sektor-sektor vital seperti keamanan nuklir dan penelitian flu burung.
Baca Juga : Propam Periksa 4 Anggota Ditsiber Polda Jateng, Terkait Permintaan Maaf Sukatani
Kesalahan ini memaksa pemerintah untuk segera mempekerjakan kembali ratusan karyawan penting. Para kritikus menilai pendekatan yang tergesa-gesa ini dapat membahayakan keamanan nasional dan kesehatan publik.
Selain itu, kebijakan ini memicu protes dari masyarakat dan anggota parlemen.
Beberapa perwakilan Partai Republik menghadapi kritik tajam dari konstituen mereka dalam pertemuan balai kota terkait pemangkasan anggaran dan peran Elon Musk sebagai Kepala Departemen Efisiensi Pemerintah (Department of Government Efficiency atau DOGE).
Jajak pendapat terbaru menunjukkan meningkatnya ketidakpuasan publik terhadap pengaruh Musk dalam pengambilan keputusan pemerintah.
(Dra/nusantaraterkini.co)
