Otomatis
Mode Gelap
Mode Terang

Puan Minta Aparat Pemerintah dan Penegak Hukum Tahan Diri di Masa Kampanye Pilkada 2024

Editor :  Rozie Winata
Reporter :  Luki Setiawan
WhatsApp LogoTemukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Puan Maharani. (Foto: istimewa)

Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Ketua DPR Puan Maharani meminta aparat pemerintah serta penegak hukum bisa menahan diri di masa kampanye Pilkada 2024.

“Seluruh pemangku kepentingan, pemerintah dan penegak hukum diminta bisa menahan diri agar stabilitas dan situasi bisa kondusif,” katanya, Sabtu (26/10/2024).

Baca Juga : Prediksi Pilpres 2029: Dinamis, Banyak Wajah Baru hingga Bayang-Bayang Penantang

Menurut dia, seluruh pihak harus saling menghargai dan menghormati. Ia juga berharap tidak ada intervensi dari pihak eksternal dalam pelaksanaan tahapan pilkada.

Baca Juga : Puan Maharani soal Kecaman kepada Aktivis: Kritik Harus Santun

“Jangan sampai melampaui batas-batas yang dianggap tidak seharusnya dilakukan,” ujar politikus PDIP ini.

Ia menuturkan jika memang ditemukan bukti kuat yang menyalahi aturan Pilkada 2024, maka Bawaslu harus bisa melaksanakan tugasnya.

Baca Juga : Komisi III DPR Tekankan Kesiapan Aparat Implementasikan KUHP dan KUHAP Baru

Sebelumnya, tim hukum pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Andika Perkasa-Hendrar Prihadi (Hendi) mengungkap sejumlah pertemuan paguyuban kepala desa yang diduga diarahkan untuk mendukung salah satu pasangan calon pada Pilgub Jawa Tengah.

Baca Juga : Satu Barisan Lawan Rasuah: KPK-Polri Gembleng Integritas Aparat Lewat ACLC

Koordinator tim hukum pasangan Andika-Hendi, John Richard Latuihamalo, mengatakan beberapa pertemuan kepala desa tersebut antara lain terjadi di Kabupaten Pekalongan dan Kota Semarang

Bahkan, tim hukum Andika-Hendi mengajak Bawaslu untuk mendatangi kegiatan yang digelar di Kabupaten Pekalongan pada 22 Oktober 2024.

Menurut dia, pengumpulan kepala desa untuk kepentingan politik ini harus menjadi perhatian Bawaslu.

“Kepala desa terus menjadi objek yang digunakan untuk kepentingan politisasi dalam konteks pilkada,” katanya.

(cw1/Nusantaraterkini.co)