Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co - KPU merespons gugatan PDIP terhadap KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) soal penetapan hasil Pilpres 2024. KPU mengatakan perselisihan penetapan hasil Pilpres hanya ditangani di Mahkamah Konstitusi (MK).
"Berdasarkan Pasal 473 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2017, peselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden ditangani oleh Mahkamah Konstitusi," kata Ketua Divisi Teknis KPU RI, Idham Holik, kepada wartawan, Selasa (2/4/2024), dikutip dari detikcom.
Idham menyebut selain di Pasal 473 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tata cara perselisihan hasil pemilu juga diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karena itu, Idham mengatakan, penyelesaian perselisihannya hanya ditangani MK, bukan lembaga peradilan lain.
Baca Juga : Urgensi Kepastian Waktu, KPU Ingatkan Dampak Revisi UU Pemilu terhadap Tahapan 2029
"Jadi dengan demikian menurut UU Pemilu, penyelesaian perselisihan atas hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden hanya di Mahkamah Konstitusi, bukan lembaga peradilan lainnya," ujarnya.
Idham kemudian menjelaskan Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi konstitusional. Berdasarkan amanat UUD 1945, perselisihan hasil pemilu harus diselesaikan di Mahkamah Konstitusi.
"UUD 1945 telah menormakan hal tersebut di dalam Pasal 24C ayat (1) yang berbunyi: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang undang terhadap Undang Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang -Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum," katanya.
Baca Juga : Sekjen dan 5 Komisioner KPU Disanksi Peringatan Keras terkait Private Jet
"Tidak ada lembaga peradilan lainnya di luar Mahkamah Konstitusi. Jadi sesuai amanat UUD 1945 harus diselesaikan di Mahkamah Konstitusi," imbuhnya.
Sebelumnya, PDIP melayangkan gugatan ke PTUN, dengan pihak tergugat yakni KPU. Gugatan di PTUN itu dipimpin oleh Mantan hakim di Mahkamah Agung Gayus Lumbun, Selasa (2/4/2024).
Melansir detikcom, gugatan tersebut telah terdaftar di PTUN dengan nomor perkara 133/G/2024/PTUN.JKT dengan pihak penggugat PDIP diwakili oleh Megawati Soekarnoputri.
Baca Juga : Respons Yusril terkait Seribu Pengacara untuk Sengketa Pilpres: Gak Muat Dong
Setidaknya, tim PDI memohonkan empat hal diputuskan pengadilan ketika menggugat KPU ke PTUN. Tim PDI meminta pengadilan memerintahkan tergugat untuk menunda pelaksanaan keputusan KPU Nomor 360 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPRD, DPD, dan seterusnya.
Kemudian Tim PDI meminta PTUN memerintahkan kepada tergugat untuk tidak menerbitkan atau melakukan tindakan administrasi apa pun sampai keputusan yang berkekuatan hukum tetap.
(Ann/Nusantaraterkini.co)
Sumber: detikcom
Baca Juga : Pasca-Pilpres, Prabowo Ajak Bersatu dengan Bangsa dan Jokowi Berharap Ini ke Presiden Terpilih
