Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co, BINJAI – Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Binjai menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Wali Kota Binjai, Rabu (21/1/2026) siang. Aksi tersebut menyoroti polemik pengangkatan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Binjai yang dinilai bermasalah secara administratif.
Dalam aksi itu, massa membawa poster dan selebaran bertuliskan “Selamatkan Marwah Birokrasi Binjai dari Kecacatan Administrasi”. Mereka menilai pengangkatan pejabat tersebut berpotensi mencederai prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional.
Aliansi menilai kebijakan tersebut mengabaikan asas meritokrasi serta dinilai tidak berpihak pada pengembangan sumber daya manusia (SDM) aparatur sipil negara (ASN) lokal.
Menurut massa aksi, jabatan strategis setingkat kepala dinas semestinya diberikan kepada ASN internal yang telah melalui proses pembinaan karier secara berjenjang di lingkungan Pemerintah Kota Binjai.
“Ini mencerminkan pengabaian terhadap SDM lokal. Padahal banyak ASN Binjai yang memenuhi syarat dan telah dibina sesuai sistem karier,” ungkap salah satu orator dalam aksi tersebut.
Selain itu, Aliansi juga menyoroti dugaan maladministrasi dalam jenjang jabatan. Pejabat yang diangkat sebagai Kadis PUPR disebut sebelumnya hanya menduduki posisi pelaksana, bukan pejabat administrator, sehingga dinilai tidak memenuhi persyaratan struktural sesuai ketentuan perundang-undangan ASN.
Tak hanya itu, isu dugaan ketidakwajaran dalam proses tes kesehatan dan psikologis turut menjadi sorotan. Massa mencurigai tahapan tersebut tidak dijalani secara langsung oleh pejabat yang bersangkutan, sehingga menimbulkan tanda tanya besar terkait transparansi proses seleksi.
Koordinator Aksi, Oza Hasibuan, menegaskan bahwa unjuk rasa tersebut merupakan bentuk kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah daerah.
“Aksi ini lahir dari kepedulian kami terhadap birokrasi yang bersih. Jika benar terjadi pelanggaran administrasi, jenjang karier ASN, hingga dugaan manipulasi tes kesehatan, maka ini persoalan serius,” tegas Oza kepada wartawan.
Ia menambahkan, pembiaran terhadap dugaan tersebut berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap birokrasi pemerintahan daerah.
“Birokrasi bukan ruang kompromi kepentingan. Pemerintah harus membuka seluruh dokumen dan proses pengangkatan Kadis PUPR secara transparan kepada publik,” ujarnya.
Sebagai upaya keberimbangan, redaksi telah menghubungi Kepala Dinas PUPR Kota Binjai, Wahyu Umara, untuk meminta klarifikasi terkait tudingan tersebut. Namun hingga berita ini diterbitkan, yang bersangkutan belum memberikan tanggapan melalui telepon maupun pesan singkat.
Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Binjai mendesak Wali Kota Binjai, BKD, serta Inspektorat Daerah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh. Mereka juga meminta agar pejabat terkait dinonaktifkan sementara hingga seluruh dugaan pelanggaran administratif ditelusuri secara tuntas.
Hingga aksi berakhir, situasi di sekitar Kantor Wali Kota Binjai terpantau aman dan kondusif, dengan pengamanan dari aparat kepolisian.
(Dra/nusantaraterkini.co).
