Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co - Mantan Menteri Keuangan RI 2013-2014 Chatib Basri mengimbau jika hendak menjadi negara maju, pemerintah tidak boleh abai terhadap nasib masyarakat kelas menengah di Indonesia.
Chatib menyebut, Indonesia harus belajar dari Chile. Pasalnya, negara ini merupakan negara dengan kinerja ekonomi ciamik di antara negara-negara Amerika Latin.
"Chile adalah sebuah negara di Latin Amerika dengan income per kapita ter tinggi. Chile adalah sebuah negara dengan human development index terbaik di Latin Amerika. Bahkan Chile mampu menurunkan tingkat kemiskinan dari 53% menjadi 6%, sangat mengesankan," ungkapnya dalam akun Instagram pribadinya @chatibbasri, dikutip Senin, (12/2/2024).
Baca Juga : Prabowo Diminta Tak Hanya Fokus ke Kelompok Miskin, Kelas Menengah Juga Perlu Perhatian
Sayangnya, ditengah kinerja ekonomi yang hebat, pada Oktober 2019, terjadi unjuk rasa besar di Chile, yang nyaris menimbulkan revolusi. Hal demikian terjadi lantaran terabaikannya masyarakat kelas menengah.
"Fenomena ini dikenal sebagai the Chilean Paradox. Sebastian Edwards, dari UCLA menyebut salah satu alasan penjelasnya adalah terabaikannya kelas menengah," katanya.
Chatib menilai, Indonesia bisa memetik pelajaran dari kejadian yang sudah dialami oleh Chile. Mengingat jumlah kelas menengah di Indonesia yang terbilang cukup besar dan berdampak pada ekonomi.
Baca Juga : Ekonom Senior Kritik Pertumbuhan Ekonomi: Angka Tinggi Tapi Rakyat Makin Miskin
Chatib menjelaskan Indonesia perlu memikirkan perluasan perlindungan sosial untuk kelas menengah dan perbaikan jasa publik, tata kelola pemerintahan yang bersih dan juga soal keadilan.
"Saya menyebut kelas ini sebagai "Professional complainers". Issue kelas menengah ini akan semakin relevan untuk Indonesia," imbuhnya.
Dia juga menjabarkan studi yang dilakukan oleh Dartanto dan Can (2023) menunjukkan bagaimana dalam periode 2019-2022 manfaat dari kebijakan atau program pemerintah terfokus pada 20% persen kelompok terbawah dan 10% kelompok teratas.
Baca Juga : Menkeu Baru Jalan Baru: dari Neolib ke Ekonomi Kerakyatan?
"Tetapi melupakan kelompok kelas menengah (persentil 40-80%). Bahkan kelompok persentil 60%-80% mengalami pertumbuhan ekonomi negatif," kata Chatib.
Adapun, Chatib menilai masyarakat kelas menengah tidak merasakan dampak apapun dari pertumbuhan ekonomi yang pesat. Hal itu lantaran masyarakat kelas menegah tidak berhak mendapatkan bantuan sosial karena tidak miskin. Di saat yang sama pun. kelas menengah tidak menikmati pertumbuhan ekonomi seperti kelas pendapatan atas.
"Kemudian terdapat gap atas ekspektasi dengan realita dimana kemajuan yang terjadi dianggap tidak sesuai dengan ekspektasi kelas menengah," tandasnya.
Baca Juga : Purbaya Jabat Menkeu, Legislator Ingatkan Ekonomi Berdikari dan Inklusif
Sri Mulyani pun menjelaskan fokus kebijakan dalam APBN untuk kelas menengah belum secara khusus masuk akibat daya belinya berbeda antar percentile kelasnya, demikian juga dengan pola perilakunya.
"Middle class ini memang range nya masih sangat besar kalau kita bicara percentile 3 sampai 7 itu variety dari behavior-nya beda-beda, purchasing power-nya beda-beda," ucap Sri Mulyani.
Oleh karena itu, Sri Mulyani mengungkapkan untuk menopang keberlangsungan hidup masyarakat kelas menengah, yang bisa dilakukan pemerintah saat ini adalah memastikan seluruh sektor pelayanan publik itu terjangkau dengan kualitas yang baik.
Baca Juga : Kabinet Prabowo: Siapa Calon Menteri Keuangan yang Dipilih?
"Makanya kalau bicara masalah infrastruktur sampah pendidikan ini jadi sesuatu yang menjadi perhatian, air bersih, listrik, internet itu menjadi sesuatu yang menjadi kebutuhan middle class, mereka membutuhkan itu tapi mereka tidak punya daya beli yang besar juga makanya itu harus tersedia dan affordable dan mereka mulai tuntut kualitas," tegasnya.
(Ann/Nusantaraterkini.co)
Sumber: CNBCIndonesia.com
