Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co, JAKARTA — Anggota Komisi VIII DPR, Maman Imanulhaq, mengecam keras kasus kekerasan terhadap anak dan balita di sebuah daycare.
Ia menegaskan, penanganan kasus tidak boleh berhenti pada penangkapan pelaku semata, tetapi harus menyasar akar persoalan.
“Jangan hanya tangkap pelaku di lapangan. Bongkar sistem yang membiarkan ini terjadi. Jangan tutup mata pada sistem yang gagal,” kata Maman, Selasa (28/4/2026).
Baca Juga : Hidayat Nur Wahid: Kekerasan di Daycare Pelanggaran Serius UU KIA
Menurut dia, kasus kekerasan di tempat penitipan anak menunjukkan adanya persoalan mendasar dalam sistem pengawasan. Praktik pengasuhan yang berujung penyiksaan dinilai sebagai indikasi lemahnya kontrol negara terhadap lembaga daycare, terutama di wilayah perkotaan yang jumlahnya terus bertambah.
Maman menyoroti dilema yang dihadapi para orang tua. Di satu sisi, kebutuhan ekonomi memaksa mereka mempercayakan anak kepada layanan pengasuhan. Namun di sisi lain, negara dinilai belum hadir secara optimal untuk menjamin standar keamanan dan kelayakan lembaga tersebut.
“Orang tua menitipkan anak untuk dijaga, bukan untuk disakiti. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Ini pengkhianatan terhadap kepercayaan publik,” ujarnya.
Baca Juga : Dini Rahmania: Geser Gerbong Wanita Bukan Jawaban Cegah Kecelakaan
Ia juga mempertanyakan bagaimana praktik kekerasan bisa berlangsung tanpa terdeteksi. Menurutnya, celah dalam pengawasan, lemahnya kontrol perizinan, serta ketiadaan standar ketat bagi pengasuh menjadi faktor yang memungkinkan kasus serupa terus berulang.
Karena itu, Maman mendorong pemerintah menjadikan kasus ini sebagai momentum evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola daycare di Indonesia, bukan sekadar peristiwa insidental.
“Kalau kasus seperti ini terus berulang, berarti ada yang salah dengan sistemnya. Dan itu tidak bisa diselesaikan hanya dengan memenjarakan pelaku,” tegasnya.
Baca Juga : Krisis Perlindungan Anak: Anggota DPR Sebut Rentetan Tragedi Sebagai Alarm Keras bagi Negara
Komisi VIII DPR, lanjut dia, akan mendorong pemerintah memperketat pengawasan serta memastikan perlindungan anak menjadi prioritas dalam setiap kebijakan terkait layanan pengasuhan.
Di tengah sorotan publik, Maman mengingatkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengasuhan berada di titik rawan. Tanpa perbaikan nyata, bukan hanya rasa aman yang hilang, tetapi juga legitimasi negara dalam melindungi kelompok rentan.
“Kalau negara tidak segera membenahi ini, kita sedang membiarkan tragedi yang sama menunggu korban berikutnya,” pungkasnya.
Baca Juga : Timwas Bencana DPR Ajak Semua Pihak Perkuat Mitigasi dan Respons Cepat atas Bencana di Sumatera
(LS/Nusantaraterkini.co).
