Otomatis
Mode Gelap
Mode Terang

Dukung Proses Demokrasi, Pj Gubsu Minta Penggiat Media Sukseskan Pemilu

Editor :  Rozie Winata
Reporter :  Sofyan Akbar
WhatsApp LogoTemukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Pj Gubsu Hassanudin keynote speaker dialog ‘Kita Kawal Pemilu’, yang diselenggarakan Diskominfo Sumut, di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubsu, Jumat (26/1/2024). (Foto: istimewa)

Dukung Proses Demokrasi, Pj Gubsu Minta Penggiat Media Sukseskan Pemilu

Nusantaraterkini.co, MEDAN - Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Hassanudin berharap penggiat media berperan untuk menyukseskan pemilihan umum (Pemilu) tahun 2024.

Baca Juga : Demo di Kantor Gubernur, Massa MARGASU Tuding Pj Gubsu Tak Netral

Dia menyampaikan, hal itu dilakukan, dengan mengedepankan liputan yang berimbang dan objektif.

Baca Juga : Pj Gubernur NTB Maju di Sumut, Spanduk Dukungan Hassanudin Bertebaran

"Mengingat luasnya wilayah Sumut dan banyaknya jumlah penduduk, dapat berpotensi terjadinya kerawanan," katanya saat menjadi  keynote speaker dialog ‘Kita Kawal Pemilu’, yang diselenggarakan Diskominfo Sumut, di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubsu, Jumat (26/1/2024).

Adapun peserta dalam kegiatan itu terdiri dari jurnalis, penggiat media sosial (influencer) dan tenaga humas di sejumlah lembaga. Acara itu juga menampilkan narasumber, yakni Pengamat Politik yang juga Dekan FISIP Universitas Muhammadiyan Sumatera Utara (UMSU) Dr Arifin Saleh. 

Baca Juga : Aliansi Mahasiswa Sumut Bersatu akan Sambut Pj Gubernur Agus Fatoni dengan Menolak, Ini Alasannya

Lebih lanjut Hassanudin mengatakan, untuk menyukseskan Pemilu 2024 dibutuhkan peran berbagai pihak,  termasuk media dan penggiat media sosial. Karena itu, dia berharap, media mesti mengedepankan liputan yang berimbang dan objektif.

"Media mesti mengedepankan integritas dan profesionalisme. Hindari sensasionalisme yang dapat memicu konflik dan ketegangan,” jelasnya.  

Hassanudin mengaku ingin menjadikan momentum Pemilu sebagai momentum memperkuat pondasi kebangsaan Indonesia, untuk menjadi negara maju.

Menurutnya, jika Pemilu 2024 berjalan lancar, maka akan menghasilkan pemimpin eksekutif dan legislatif yang berkualitas. Namun sebaliknya, apabila Pemilu tidak terkelola dengan baik, maka ada potensi persatuan dan kesatuan akan renggang. 

Untuk itu, Hassanudin mengajak mengantisipasi potensi tindakan provokatif dan fenomena disinformasi dapat dilakukan media. Pemprovsu, katanya, siap bersinergi dengan media dan penggiat sosial, dalam menyebarkan informasi yang akurat, valid dan terverifikasi.

Hassanudin, menambahkan, bila tidak dikelola dengan baik, maka sangat mungkin akan terjadi kerawanan pada Pemilu 2024 di Sumut.

Karena, wilayah Sumut yang sangat luas, mencapai 72,9 km2, dengan jumlah 25 kabupaten dan delapan kota, 450 kecamatan, 693 kelurahan dan 5.417 desa. Sedangkan dari jumlah penduduk, Sumut berada di urutan ke empat, setelah Jabar, Jatim dan Jateng.

‘’Makanya, semua kita harus berperan agar Pemilu berjalan dengan lancar,’’ tandasnya.

Sementara itu, Pengamat Politik Dr Arifin Saleh mengungkapkan, saat ini sudah terjadi lonjakan pemberitaan hoax (berita bohong). Dia memperkirakan, berita-berita hoax akan semakin banyak, pada saat proses Pemilu memasuki masa tenang.

Arifin menyampaikan, data dari Kementerian Kominfo, sampai tanggal 2 januari 2024 ada 2.882 konten yang berisikan berita hoax. Jumlah ini meningkat pesat dari data tahun 2023, di mana sampai Desember 2023 hanya ditemukan 189 isu hoax.

‘’Dan pada masa tenang nanti, diperkirakan berita hoax akan semakin bermunculan. Terutama di facebook,’’ katanya.  

Arifin menyatakan, ada berbagai dampak hoax pada Pemilu. Mulai dari mengaburkan realitas, membingungkan masyarakat, membodohi masyarakat, menghancurkan generasi muda, memicu konflik sosial, salah pilih anggota dewan, dan salah pilih presiden. 

Untuk itu, ada beberapa cara melawan dan menghindari hoax. Di antaranya, seseorang yang menerima berita dari media sosial, tidak langsung menyebarkan informasi tersebut.

"Sebaiknya, kita memeriksa dahulu kebenaran informasi, dengan memeriksa sumber informasi resmi, dan mempelajari lebih dulu apakah informasi tersebut bermanfaat jika disebarkan," ajaknya.

“Semua pihak, media, instansi pemerintahan, Ormas, LSM harus turun tangan mendorong pendidikan digital. Pemerintah harus melibatkan wartawan dan pengelola media dalam pendidikan politik pada masyarakat,” pungkasnya.  

(akb/nusantaraterkini.co)