Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
nusantaraterkini.co, Perubahan struktur organisasi institusi kepolisian, seperti penempatan Polri di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), merupakan langkah strategis yang menimbulkan perdebatan.
Di satu sisi, hal ini dianggap dapat meningkatkan sinergi lintas sektor dalam mengatasi isu-isu nasional, seperti keamanan dan supremasi hukum. Di sisi lain, terdapat kekhawatiran akan potensi berkurangnya independensi Polri sebagai penegak hukum yang netral dan profesional. Apakah reformasi ini benar-benar akan memperkuat tata kelola keamanan negara, atau justru membuka celah bagi politisasi lembaga? Pertanyaan ini menjadi krusial untuk dijawab demi memastikan masa depan penegakan hukum yang adil dan kredibel di Indonesia.
Perubahan struktur organisasi institusi kepolisian ini, memunculkan diskusi terkait dampaknya terhadap penegakan hukum, profesionalitas, dan independensi. Reformasi struktural ini sering kali dipandang sebagai upaya meningkatkan efisiensi dan sinergi antar lembaga. Namun, pertanyaan mendasar yang muncul adalah apakah perubahan ini meningkatkan atau justru menghambat prinsip dasar negara hukum.
Baca Juga : Menko Polkam: Sekolah Rakyat Perkuat Ketahanan Ideologi Bangsa ke Depan
Efektivitas Penegakan Hukum
Efektivitas penegakan hukum sering dikaitkan dengan kemampuan polisi untuk menjalankan tugasnya secara efisien dan merata di seluruh masyarakat. Menurut Herman Goldstein (1990), seorang ahli terkenal dalam ilmu kepolisian, efektivitas penegakan hukum berakar pada kejelasan struktur tugas, pelatihan yang memadai, dan kebebasan operasional. Jika struktur pengawasan terlalu kompleks, seperti melibatkan kementerian, tambahan, ini dapat memperlambat proses pengambilan keputusan strategis dan operasional. Namun, dalam konteks Menkopolhukam, pengawasan yang lebih terintegrasi dapat mendukung koordinasi lintas lembaga dalam menangani isu-isu besar seperti terorisme dan konflik sosial.
Baca Juga : Muncul Nama Calon KSAU Pengganti Marsekal Fadjar Prasetyo, Menko Hadi: Hak Presiden
Dalam teori penegakan hukum, Herman Goldstein melalui konsep Problem-Oriented Policing menekankan pentingnya kebebasan operasional dalam menganalisis akar masalah kejahatan dan menyusun strategi berbasis kebutuhan lokal. Jika Polri terlalu terikat pada kebijakan yang tidak relevan dengan kebutuhan di lapangan, efektivitas akan tereduksi.
Selain itu, Jerome Skolnick (2011) dalam Justice Without Trial menyoroti bahwa netralitas adalah fondasi kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum. Struktur baru ini harus memastikan tidak adanya bias dalam implementasi tugas Polri.
Profesionalitas polisi mengacu pada kemampuan personel untuk bertindak sesuai standar etika, hukum, dan teknis. Struktur baru bisa memperkuat profesionalitas jika diikuti dengan peningkatan pelatihan dan akuntabilitas. Menurut David H. Bayley (2001) dalam artikelnya pada Democratizing the Police Abroad: What to Do and How to Do It, independensi operasional harus tetap menjadi prioritas untuk menjaga profesionalitas, meskipun kepolisian berada di bawah kendali administratif tertentu. Risiko yang harus dihindari adalah politisasi yang dapat mengkaburkan garis tegas antara kebijakan negara dan penegakan hukum yang netral.
Dalam konteks ini, analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) yang
bisa uraikan adalah ;
Pertama, Strengths (Kekuatan), yaitu koordinasi lebih terintegrasi dengan berada di bawah Menkopolhukam, Polri dapat mengakses informasi strategis lintas sektor lebih cepat, terutama dalam penanganan isu-isu keamanan nasional seperti terorisme dan konflik antar kelompok. Prioritas kebijakan yang jelas bahwa Polri dapat bekerja sesuai arahan strategis pemerintah, menghindari fragmentasi dalam implementasi kebijakan.
Kedua, Weaknesses (Kelemahan), yaitu (1) Resiko Politisasi seperti yang dikatakan David H. Bayley (2001), salah satu tantangan utama dalam tata kelola kepolisian adalah menjaga netralitas politik. Penempatan Polri di bawah kementerian dapat memperbesar peluang intervensi politik, dan (2) Kompleksitas Birokrasi dengan adanya proses pengambilan keputusan operasional bisa terhambat karena harus melalui jalur koordinasi yang lebih panjang.
Ketiga, Opportunities (Peluang), yaitu melalui (1) Peningkatan Kapasitas Strategis.
Reformasi ini membuka peluang bagi penguatan kapasitas personel Polri melalui akses ke sumber daya lintas Kementerian, dan (2) Integrasi Kebijakan Nasional dengan cara penegakan hukum dapat selaras dengan kebijakan besar nasional yang dirancang Menkopolhukam.
Keempat, Threats (Ancaman), diantaranya ; (1) Munculnya Penurunan Kepercayaan Publik.
Politisasi dan lemahnya independensi dapat menurunkan legitimasi Polri di mata masyarakat, sebagaimana diungkapkan Stenning dan Shearing (2011) dalam teori tata kelola kepolisian, dan (2) Ketidakselarasan dengan Prinsip Hukum Universal. Independen operasional merupakan elemen penting dalam penegakan hukum yang efektif, sesuai pandangan Herman Goldstein.
Independensi Kepolisian
Independensi kepolisian adalah pilar utama dalam menjamin penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif. Dalam analisis oleh Stenning dan Shearing (2011) yang ditulisnya dalam Police Governance: National Perspectives, independensi yang terancam oleh kontrol politik berlebihan dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap polisi. Namun, pengawasan melalui Menkopolhukam dapat menciptakan ruang untuk menetapkan prioritas nasional tanpa menghilangkan independensi teknis dalam operasional harian.
Dalam sistem negara hukum, kepolisian harus bertindak tanpa campur tangan politik, berlandaskan prinsip keadilan, hukum yang berlaku, dan standar profesional.
Dalam konteks ini, evaluasi terhadap Polri di bawah Menkopolhukam memerlukan analisis berbasis teori dan perbandingan internasional dengan negara-negara yang berhasil menjaga independensi kepolisian.
Herman Goldstein (1990) dan Stenning dan Shearing (2011) memiliki visi yang sama betapa pentingnya independensi kepolisian. Independensi adalah elemen vital yang memungkinkan kepolisian menjalankan tugasnya berdasarkan kebutuhan masyarakat, bukan arahan politik. Independensi harus disertai dengan akuntabilitas yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Kedua tokoh ini sepakat menyoroti bahwa tata kelola kepolisian yang baik membutuhkan pemisahan yang jelas antara kebijakan publik yang ditentukan pemerintah dan operasi teknis yang menjadi domain kepolisian.
Dalam konteks Polri di bawah Menkopolhukam, koordinasi strategis dapat menciptakan efisiensi dalam menangani isu-isu nasional. Namun, jika tidak dikelola dengan hati-hati, hal ini dapat membuka ruang bagi intervensi politik yang merusak netralitas kepolisian. Ketidakjelasan dalam batasan tanggung jawab dapat mengarah pada situasi di mana penegakan hukum dipengaruhi oleh prioritas politik jangka pendek, mengikis kepercayaan publik.
Sebagai perbandingan untuk memperkaya wacana tentang independensi kepolisian belajar dari beberapa negara maju diantaranya;
Pertama, di Amerika Serikat, kepolisian lokal dan federal memiliki independensi operasional yang tinggi. Meskipun Departemen Kehakiman memiliki fungsi koordinasi, masing-masing departemen kepolisian memiliki kebebasan dalam menentukan kebijakan operasional mereka, selama sesuai dengan konstitusi dan hukum federal. Pendekatan ini memastikan bahwa penegakan hukum tetap responsif terhadap kebutuhan masyarakat setempat, sementara pengawasan politik langsung diminimalkan.
Kedua, di Inggris, kepolisian bekerja di bawah model Police and Crime Commissioners (PCCs), yang bertindak sebagai perwakilan publik untuk memastikan akuntabilitas.
Namun, PCCs tidak dapat langsung mengatur operasi kepolisian, memberikan ruang bagi kepala kepolisian untuk menjalankan tugas secara independen. Sistem ini menyeimbangkan kebutuhan akan pengawasan publik dengan independensi teknis, sebagaimana dirancang dalam laporan Sir Robert Peel tentang prinsip kepolisian modern.
Ketiga, di Singpura, dengan struktur yang lebih terpusat, menunjukkan bagaimana kepolisian dapat bekerja di bawah kementerian (Ministry of Home Affairs) tanpa mengorbankan efektivitas. Namun, sistem ini menghadapi kritik terkait potensi kontrol politik yang kuat terhadap penegakan hukum. Kesuksesan model Singapura didukung oleh pengawasan ketat dan penekanan pada profesionalitas serta efisiensi.
Jika Polri tetap di bawah koordinasi Menkopolhukam, perlu ada kejelasan dalam peraturan yang memisahkan kebijakan strategis nasional dan operasi harian kepolisian.
Berdasarkan pengalaman internasional, model ini dapat bekerja efektif jika:
Ada mekanisme transparansi dan pengawasan publik untuk mencegah politisasi.
Kepala kepolisian memiliki otonomi dalam menentukan prioritas operasional berdasarkan hukum dan kebutuhan lokal.
Sistem pengawasan dirancang untuk memastikan akuntabilitas tanpa mengganggu independensi teknis.
Penutup
Independensi Polri di bawah Menkopolhukam sangat bergantung pada desain tata kelola yang memungkinkan kepolisian menjalankan tugasnya tanpa intervensi politik.
Perbandingan dengan negara seperti Amerika Serikat dan Inggris menunjukkan bahwa independensi teknis yang kuat dapat berjalan seiring dengan akuntabilitas yang terstruktur.
Oleh karena itu, Indonesia harus memastikan bahwa koordinasi di tingkat kementerian hanya terbatas pada kebijakan strategis, tanpa melibatkan operasi teknis kepolisian secara langsung. Reformasi ini penting untuk membangun kepercayaan publik dan menjaga kredibilitas institusi kepolisian.
Penulis : Nasrullah (Bung Inas)
Ketua Yayasan Rehabilitasi Narkoba Rumah Ummi, Author and Social-Law Researcher.
