Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co, JAKARTA — Wacana pemotongan gaji pejabat negara yang dilontarkan Presiden Prabowo Subianto menuai kritik tajam dari parlemen.
Anggota DPR Fraksi NasDem, Irma Suryani Chaniago, menilai kebijakan tersebut lebih bersifat simbolik ketimbang solusi nyata untuk menyelamatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tengah tekanan global.
Irma menegaskan, secara politik gagasan tersebut memang “menjual” karena publik ingin melihat elite ikut menanggung beban krisis. Namun secara fiskal, dampaknya dinilai nyaris tidak signifikan.
Baca Juga : Mensesneg Bantah Isu Reshuffle, Tegaskan Hanya Ada Dua Pelantikan di Istana
“Ini kebijakan populis yang terdengar adil, tapi secara angka tidak menjawab persoalan utama APBN,” ujarnya, Rabu (18/3/2026).
Ia membeberkan, total penghematan dari pemotongan gaji pejabat sangat kecil jika dibandingkan dengan skala APBN nasional. Bahkan dalam skenario ekstrem—pemotongan 50 persen gaji menteri—efisiensi yang dihasilkan hanya sekitar Rp52 miliar per tahun.
Jika digabung dengan pemotongan gaji anggota DPR, angka maksimal penghematan diperkirakan hanya mencapai Rp850 miliar. Angka itu, menurut Irma, nyaris tidak berarti dalam struktur APBN 2026 yang mencapai Rp3.842 triliun.
Baca Juga : Komisi VI Dukung Rel Banda Aceh-Bandar Lampung, Minta Jalur Eksisting Dioptimalkan
“Secara persentase, hanya sekitar 0,02 persen. Ini tidak akan mengubah kesehatan fiskal atau menekan defisit secara nyata,” tegasnya.
Irma pun mengingatkan, pemerintah tidak boleh terjebak pada kebijakan yang sekadar membangun citra pengorbanan elite, tetapi minim dampak substantif. Ia mendorong agar fokus efisiensi diarahkan pada pos belanja besar yang dinilai tidak mendesak, termasuk proyek-proyek strategis yang belum memiliki urgensi tinggi.
“Kalau tujuannya serius untuk menyelamatkan APBN, maka yang harus dipangkas adalah pemborosan besar, bukan sekadar gaji pejabat,” katanya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengusulkan opsi pemotongan gaji pejabat dengan merujuk pada langkah yang diambil Pakistan dalam menghadapi tekanan ekonomi global. Negara tersebut diketahui menerapkan kombinasi kebijakan penghematan, mulai dari pengurangan hari kerja, pembatasan energi, hingga pemotongan gaji pejabat.
Prabowo menilai, langkah-langkah tersebut dapat menjadi referensi bagi Indonesia untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam beberapa tahun ke depan.
(LS/Nusantaraterkini.co).
