Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo mengaku lebih baik menjadi petani ketimbang dirinya dipilih menjadi Menteri Kepolisian.

Hal itu ia lontarkan saat rapat kordinasi (Rakor) dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/1/2026).

Orang nomor satu di tubuh Polri ini menegaskan penolakannya terhadap wacana penempatan institusi Polri di bawah kementerian khusus.

Baca Juga : Kapolri Tegas Tolak Wacana Polri di Bawah Kementerian

Menurut Jendral Listyo Sigit Prabowo, posisi Polri yang langsung berada di bawah Presiden Republik Indonesia saat ini merupakan posisi paling ideal dalam sistem ketatanegaraan.

Pernyataan tegas tersebut disampaikan Kapolri dihadapan jajaran dan peserta forum resmi, menanggapi kembali menguatnya usulan pembentukan Kementerian Kepolisian yang akan menaungi Polri.

“Kami institusi Polri menolak kalau sampai ada usulan Polri berada di bawah kementerian khusus,” tegas Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo seperti dikutip dari laman YouTube Metro TV pada Senin (26/1/2026).

Polri di Bawah Presiden Dinilai Paling Ideal

Kapolri menilai, struktur Polri yang langsung bertanggungjawab kepada Presiden memungkinkan institusi kepolisian bekerja secara cepat, efektif, dan bebas dari tarik-menarik kepentingan birokrasi.

Menurutnya, Polri memiliki mandat strategis sebagai alat negara dalam;

* Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas),

* Penegakan hukum,

* Perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

“Kita bisa betul-betul menjadi alat negara yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan di sisi lain berada langsung di bawah Bapak Presiden,” ujarnya.

Dengan posisi tersebut, kata Listyo, Polri dapat segera bergerak ketika Presiden membutuhkan dukungan institusional, tanpa harus melalui lapisan kementerian yang justru berpotensi menghambat pengambilan keputusan.

Wacana Kementerian Kepolisian Dinilai Picu “Matahari Kembar”

Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo juga mengingatkan bahwa menempatkan Polri di bawah kementerian akan menimbulkan persoalan serius dalam tata kelola kekuasaan, termasuk potensi konflik kewenangan.

“Kalau Polri berada di bawah kementerian, itu bisa menimbulkan matahari kembar dalam sistem pemerintahan,” katanya.

Menurut Kapolri, keberadaan menteri kepolisian berpotensi menciptakan dualisme kepemimpinan dan melemahkan garis komando yang selama ini langsung terhubung dengan Presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara.

Kapolri: Lebih Baik Jadi Petani daripada Menteri Kepolisian

Dalam pernyataannya yang disambut riuh hadirin, Kapolri secara terbuka menolak kemungkinan dirinya menjabat sebagai Menteri Kepolisian jika skema tersebut benar-benar diwujudkan.

Ia mengaku pernah menerima pesan singkat dari sejumlah pihak yang menanyakan kesediaannya menjadi Menteri Kepolisian.

“Kalaupun saya menjadi Menteri Kepolisian, saya lebih baik menjadi petani saja,” ucap Kapolri dengan nada tegas.

Pernyataan tersebut menegaskan sikap personal sekaligus institusional Kapolri dalam menjaga independensi dan marwah Polri.

Polri di Bawah Kementerian Disebut Melemahkan Negara dan Presiden

Lebih jauh, Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo menilai bahwa meletakkan Polri di bawah kementerian sama artinya dengan melemahkan tiga pilar sekaligus: institusi Polri, negara, dan Presiden.

“Saya anggap meletakkan Polri di bawah kementerian sama saja melemahkan institusi Polri, melemahkan negara, dan melemahkan Presiden,” tegasnya.

Ia menegaskan, kekuatan Polri justru terletak pada kedudukannya yang langsung berada di bawah Presiden, sehingga mampu menjalankan fungsi penegakan hukum secara independen dan profesional.

Lebih Baik Kapolri Dicopot daripada Polri Ditarik ke Kementerian

Dalam pernyataan paling kerasnya, Kapolri menyatakan bahwa jika harus memilih antara mempertahankan jabatan atau mempertahankan posisi Polri di bawah Presiden, ia memilih opsi terakhir.

“Kalau pilihannya Kapolri tetap atau Polri di bawah Presiden tapi ada Menteri Kepolisian, saya memilih Kapolri saja yang dicopot,” ujarnya.

Kapolri menyebut sikap tersebut sebagai bentuk tanggungjawab moral dan ketegasan dalam menjaga konstitusi serta sistem pemerintahan.

Ia pun meminta seluruh jajaran Polri untuk memegang teguh sikap tersebut dan memperjuangkannya secara konsisten.

Penegasan Sikap Institusional Polri

Pernyataan Kapolri ini mempertegas posisi resmi institusi Polri di tengah wacana reformulasi kelembagaan keamanan. Sikap ini sekaligus menutup ruang spekulasi mengenai dukungan internal Polri terhadap pembentukan kementerian khusus kepolisian.

Kapolri menutup pernyataannya dengan ajakan kepada seluruh jajaran untuk tetap solid menjaga institusi.

“Saya minta seluruh jajaran laksanakan ini, perjuangkan sampai titik darah penghabisan,” pungkas Jendral Listyo Sigit Prabowo.

(Akb/nusantaraterkini.co)