Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Anggota DPR RI Fraksi Golkar, Firman Soebagyo, meminta pimpinan baru Badan Gizi Nasional (BGN) segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurutnya, langkah tersebut penting untuk memastikan program prioritas Presiden Prabowo Subianto berjalan sesuai tujuan dan terbebas dari kepentingan politik maupun bisnis oknum.
Firman menilai pergantian pimpinan di BGN harus menjadi momentum untuk membenahi berbagai aspek pelaksanaan MBG, mulai dari standar operasional prosedur (SOP), kualitas menu, hingga tata kelola penyelenggaraan di lapangan.
Baca Juga : IHSG Ambruk, Bamsoet Sindir Bursa: Reformasi Setengah Hati Tak Cukup, Prabowo Diminta Bongkar Akar Masalah
"Kepala BGN yang baru harus berani melakukan evaluasi total bagi penyelenggara yang sudah ada untuk perbaikan. Jangan ragu membenahi yang tidak sesuai standar," kata Firman kepada wartawan, Kamis (4/6/2026).
Menurutnya, perbaikan harus dimulai dari penyusunan SOP standar menu yang mengacu pada konsep gizi seimbang dengan memanfaatkan bahan baku lokal dari masing-masing daerah.
"Harapan saya kepada BGN yang baru, segera perbaiki program ini mulai dari SOP standar menu. Pakai standar 4 Sehat 5 Sempurna, tapi berbasis bahan baku lokal," ujarnya.
Baca Juga : Firman Soebagyo Dukung Penyesuaian Harga Pertamax, Sebut Langkah Rasional Jaga APBN
Firman juga menekankan pentingnya melibatkan pelaku ekonomi lokal dalam pelaksanaan program MBG. Ia mendorong agar UMKM dan kelompok PKK di daerah diberdayakan sebagai pemasok bahan pangan maupun pengelola dapur program.
"Libatkan UMKM dan ibu-ibu PKK setempat sebagai pemasok dan juru masak. Biar perputaran uangnya ada di desa, menghidupkan ekonomi rakyat," tegasnya.
Lebih lanjut, Firman mengingatkan bahwa MBG merupakan program kemanusiaan yang menyasar puluhan juta anak Indonesia, termasuk balita dan ibu hamil. Karena itu, program tersebut tidak boleh dijadikan sarana kepentingan politik maupun bisnis tertentu.
"MBG harus steril dari kepentingan politik dan bisnis. Dari pusat sampai daerah, program ini untuk anak bangsa, bukan untuk proyek atau ajang cari untung oknum," katanya.
Firman menegaskan, keberhasilan MBG sangat penting karena program tersebut menyangkut pemenuhan gizi sekitar 83 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Oleh sebab itu, pengelolaannya harus dilakukan secara profesional, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Pemerintah menargetkan Program Makan Bergizi Gratis menjangkau seluruh peserta didik, balita, dan ibu hamil secara bertahap. Program ini menjadi salah satu agenda prioritas pemerintahan Prabowo Subianto dalam periode 2024–2029 dengan dukungan anggaran besar dari APBN.
Baca Juga : Harga Telur Anjlok, DPR Desak BGN Optimalkan Penyerapan Lewat Program MBG
(LS/Nusantaraterkini.co)
