Otomatis
Mode Gelap
Mode Terang

Luhut Parlinggoman Siahaan Desak Presiden Copot Kapolri dan Minta Maaf Usai Insiden Ojol Tewas Terlindas Rantis

Editor :  hendra
Reporter :  Sofyan Akbar
WhatsApp LogoTemukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Luhut Parlinggoman Siahaan. (Foto: istimewa)

nusantaraterkini.co, JAKARTA — Pegiat sosial politik sekaligus advokat, Luhut Parlinggoman Siahaan, mendesak Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah politik yang tegas-pasca tragedi maut yang menewaskan seorang pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, diduga terlindas mobil rantis Brimob saat kericuhan demonstrasi di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat.

Menurut Luhut, peristiwa ini tidak bisa dianggap sebagai kecelakaan biasa, melainkan sebuah kegagalan serius negara dalam melindungi warganya.

“Tragedi ini bukan sekadar insiden, melainkan alarm keras yang memperlihatkan rapuhnya sistem keamanan kita. Aparat seharusnya menjaga rakyat, bukan justru menjadi ancaman yang merenggut nyawa,” tegas Luhut dalam pernyataannya, Kamis (28/8/2025).

Baca Juga : Gandeng Stakeholder, Rutan Kelas I Medan Berikan Penyuluhan Hukum bagi Tahanan

Luhut menyampaikan belasungkawa mendalam kepada keluarga korban, sembari menegaskan bahwa negara tidak boleh cuci tangan. Ia menuntut pertanggungjawaban nyata, bukan sekadar ucapan belasungkawa kosong.

"Saya mendesak Presiden untuk turun tangan langsung. Tidak cukup hanya permintaan maaf dari Kapolri. Presiden harus berdiri di depan rakyat, meminta maaf secara terbuka kepada keluarga korban dan bangsa Indonesia. Kepemimpinan Polri harus dievaluasi menyeluruh. Bila terbukti ada kelalaian sistemik yang merenggut nyawa rakyat, Presiden tak boleh ragu untuk mengganti Kapolri sebagai bentuk akuntabilitas negara,” ujar Luhut.

Ia mengingatkan, nyawa rakyat tidak boleh dipandang remeh dan dikorbankan demi menjaga citra institusi.

Baca Juga : Diduga Alami Malpraktik, Advokat di Medan Laporkan Oknum Dokter Klinik ke Polrestabes Medan

“Tragedi ini tidak boleh lewat begitu saja. Setiap tetes darah warga negara adalah peringatan keras bagi negara. Rakyat jauh lebih berharga daripada sekadar mempertahankan kursi jabatan,” tegasnya.

(Dra/nusantaraterkini.co).