Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co, SAMOSIR - Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) kembali terjadi di wilayah perbukitan sekitar Danau Toba, tepatnya di sekitar Menara Pandang Tele, Turpuk Limbong, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, pada Sabtu (19/7/2025) malam.
Baca Juga: Tele Menangis: Ketika Warisan 300 Juta Tahun Terbakar
Kobaran api melahap lahan, menghancurkan vegetasi, dan menghanguskan warung serta barang-barang milik warga.
Ironisnya, peristiwa ini dianggap hal biasa oleh sebagian warga. Kebakaran bahkan disebut sebagai “agenda tahunan musim kemarau”, sesuatu yang telah berlangsung bertahun-tahun dan dinilai tidak perlu dikhawatirkan.
“Kebakaran hutan di Samosir sudah biasa. Setiap musim kemarau pasti terjadi, karena angin kencang dan lahan kering. Jadi tidak perlu panik,” ujar KL Sitanggang, warga setempat, saat dimintai tanggapan, Minggu (20/7/2025).
Penggiat Lingkungan yang juga Ketua Pusat Studi Geopark Indonesia, Wilmar Simandjorang mengritisi sikap keliru masyarakat tersebut.
"Pandangan ini justru menunjukkan lemahnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya nyata kerusakan ekosistem. Pernyataan seperti ini perlu dikritisi. Normalisasi terhadap karhutla adalah sikap keliru yang bisa berdampak serius bagi lingkungan, pariwisata, dan kehidupan jangka panjang masyarakat itu sendiri," pungkas mantan birokrat yang pernah menjadi Penjabat Bupati Samosir 2024-2025 ini kepada Nusantaraterkini.co, via WhatsApp, Senin (21/7/2025).
Bencana Bukan Tradisi
Ahli Ekologi dari Universitas Sumatera Utara, Dr. F. Sibarani, menanggapi sikap masyarakat tersebut sebagai bentuk penyimpangan dari tradisi kearifan lokal.
“Masyarakat Batak dahulu mengenal konsep ‘tokka’, yaitu pantangan adat yang melarang tindakan ceroboh terhadap alam, termasuk hutan yang dianggap sakral. Ketika hutan dibakar tanpa kendali, bukan hanya merusak ekosistem, tapi juga menodai nilai budaya,” ungkapnya.
Karhutla tidak hanya merusak hutan, tapi juga mengancam satwa liar, mengikis tutupan vegetasi alami, memicu bencana tanah longsor, menurunkan kualitas udara, dan bahkan mengganggu sektor pariwisata yang menjadi tulang punggung ekonomi lokal.
Ketidakhadiran Negara dan Minimnya Edukasi
Minimnya edukasi lingkungan dan lemahnya pengawasan menjadi faktor utama meluasnya persepsi bahwa karhutla adalah hal “wajar”.
“Tidak ada pemadaman dini. Tidak ada patroli hutan. Bahkan pimpinan daerah dan DPRD pun sebagian menormalisasi kebakaran sebagai hal tahunan. Ini berbahaya,” kata salah satu pegiat lingkungan dari komunitas Toba Lestari, yang enggan disebut namanya.
Mengembalikan Sakralitas Hutan
Dalam budaya Batak, hutan bukan hanya sumber kayu atau ladang, tapi juga tempat bersemayamnya roh leluhur. Ada banyak tempat yang dianggap sombaon (keramat) dan tidak boleh disentuh sembarangan. Budaya ini, sayangnya, kian pudar.
“Zaman dulu, nenek moyang kami tidak berani sembarangan membakar hutan. Ada batas-batas yang dijaga secara adat. Tapi kini, banyak orang sudah melupakan itu,” tutur Ompu Siringo, tokoh adat dari Desa Limbong.
Baca Juga: Karhutla di Sekitar Danau Toba Makan Korban, Ibu Muda Tewas Terpanggang
Baca Juga: Toba Membara: Geopark di Persimpangan Krisis Iklim dan Harapan Keberlanjutan
Panggilan untuk Bangkit: Stop Menganggap Biasa
Ketua Pusat Studi Geopark Indonesia, Wilmar Simandjorang pun mengajak media, pemerintah, tokoh adat, dan seluruh masyarakat harus bersatu menyuarakan pentingnya menjaga hutan.
Karhutla bukan sekadar "musim", tapi bencana yang perlu dicegah dan dilawan.
Hutan adalah penyangga kehidupan. Bukan korban sikap abai.
Kebakaran yang berulang bukanlah bagian dari tradisi atau alam, melainkan bagian dari kesalahan manusia dan kelalaian sistemik. Sudah waktunya kita berhenti menganggap hal ini “biasa”.
"Justru saat inilah momentum untuk membangkitkan kembali nilai-nilai luhur leluhur yang menjunjung tinggi alam sebagai warisan sakral," pungkasnya.
Nusantaraterkini.co menyerukan: Stop Normalisasi Karhutla! Jaga Alam, Hormati Warisan, Selamatkan Generasi.
(fer/nusantaraterkini.co)
