Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Nusantara Youth Institute menggelar Diskusi Publik Nasional bertema “Kesiapan Indonesia dalam Menghadapi Perang Siber: Antara Proxy War dan Serangan Disinformasi” di Aula Lantai 3 Kelurahan Rawabunga, Jakarta Timur, Sabtu (16/5/2026).
Kegiatan yang berlangsung sejak pukul 13.30 hingga 17.00 WIB itu diikuti mahasiswa, akademisi, komunitas, hingga kalangan generasi muda yang memiliki perhatian terhadap isu keamanan siber dan literasi digital nasional.
Acara dipandu oleh Ketua Umum KOHATI Jakarta Selatan, Irvianty Wahyuni Dalanggo, sebagai MC dan dimoderatori Direktur Eksekutif Nusantara Youth Institute, Lingga Pangayumi Nasution. Sementara posisi Ketua Panitia diemban oleh Gusvi Hendri.
Baca Juga : Soroti Tantangan Digital, TNI Sebut Pers Garda Terdepan Hadapi Perang Informasi
Diskusi publik ini digelar sebagai respons atas meningkatnya ancaman perang siber, proxy war, serta maraknya penyebaran disinformasi yang dinilai berpotensi mengganggu stabilitas nasional dan persatuan masyarakat di era digital.
Dalam sambutannya, Ketua Panitia Gusvi Hendri menegaskan bahwa perkembangan teknologi digital memang membawa banyak manfaat, namun di sisi lain juga menghadirkan tantangan serius berupa serangan siber, manipulasi opini publik, penyebaran hoaks, hingga perang informasi yang dapat melemahkan ketahanan nasional.
“Kegiatan ini bertujuan untuk membangun kesadaran kolektif terkait pentingnya kesiapan Indonesia menghadapi ancaman perang siber, baik dari sisi kebijakan, teknologi, kelembagaan, maupun sumber daya manusia,” ujarnya.
Baca Juga : Nusantara Youth Institute Soroti Anomali Pengadaan Motor Listrik Triliunan Rupiah dalam Program MBG
Narasumber pertama berasal dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital (BPSDM Komdigi), yakni Bambang Tri Santoso, S.SN., S.M., yang mewakili Kepala BPSDM Komdigi Bonifasius Wahyu Pudjianto, Ph.D.
Dalam pemaparannya bertema “Penguatan SDM Digital dan Literasi Nasional dalam Menghadapi Disinformasi dan Proxy War”, Bambang menyoroti pentingnya penguatan literasi digital masyarakat di tengah derasnya arus informasi di media sosial dan internet.
Ia menyebutkan, Indonesia saat ini memiliki lebih dari 230 juta pengguna internet dan sekitar 180 juta pengguna media sosial. Namun, tingginya angka pengguna digital belum sepenuhnya diimbangi kemampuan masyarakat dalam memilah dan memverifikasi informasi.
Menurutnya, penyebaran hoaks dan disinformasi dapat memicu dampak serius, mulai dari konflik sosial, kerugian ekonomi, hingga gangguan terhadap stabilitas politik dan pemerintahan.
Bambang juga memaparkan berbagai strategi nasional yang dilakukan Kementerian Komdigi dalam menangani disinformasi, mulai dari penguatan literasi digital, pengawasan konten negatif, hingga dukungan terhadap penegakan hukum bagi pelaku penyebaran hoaks.
Selain itu, Komdigi terus menggencarkan program literasi digital melalui pelatihan, sosialisasi, kampanye edukatif, serta kolaborasi bersama akademisi, komunitas, dan masyarakat untuk menciptakan ruang digital yang aman dan sehat.
Sementara itu, narasumber kedua dari unsur pertahanan, yakni Komandan Satuan Siber TNI Brigjen TNI Juintah Omboh Sembiring yang diwakili Kolonel Laut (E) Fajar Agung Sutrisno, S.T., membahas strategi pertahanan siber Indonesia dalam menghadapi ancaman non-konvensional.
Kolonel Fajar menjelaskan bahwa perang siber saat ini telah berkembang menjadi bagian dari hybrid warfare atau perang hibrida yang tidak hanya menyerang sistem teknologi, tetapi juga memengaruhi psikologi dan opini publik masyarakat.
Ia memaparkan berbagai ancaman siber modern seperti kebocoran data, ransomware, propaganda digital, manipulasi informasi, hingga operasi psikologis yang dapat mengancam keamanan negara.
Dalam paparannya, Kolonel Fajar juga menyinggung serangan terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) pada tahun 2024 sebagai salah satu contoh nyata ancaman siber terhadap infrastruktur strategis nasional.
Menurutnya, penguatan pertahanan siber nasional membutuhkan kolaborasi pentahelix antara pemerintah, akademisi, sektor swasta, komunitas, dan media.
“Penguatan sistem pertahanan siber tidak cukup hanya dengan teknologi, tetapi juga memerlukan SDM unggul, kesadaran keamanan digital, regulasi yang kuat, dan sistem deteksi ancaman berbasis kecerdasan buatan,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Kolonel Fajar turut menyampaikan bahwa TNI membuka peluang bagi generasi muda yang memiliki kompetensi di bidang teknologi dan keamanan siber melalui jalur khusus penerimaan prajurit siber.
Program tersebut menjadi bagian dari strategi penguatan pertahanan negara di ruang digital dengan melibatkan talenta-talenta terbaik dari kalangan sipil.
Diskusi berlangsung interaktif dengan antusiasme tinggi dari peserta yang aktif menyampaikan pertanyaan dan pandangan terkait ancaman perang siber serta disinformasi di Indonesia.
Melalui forum ini, Nusantara Youth Institute berharap dapat meningkatkan kesadaran generasi muda terhadap pentingnya literasi digital dan kesiapan menghadapi ancaman siber, sekaligus menghasilkan rekomendasi strategis untuk memperkuat ketahanan siber nasional di masa mendatang.
(Dra/nusantaraterkini.co).
