Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Peringatan Prabowo Subianto kepada para pembantunya agar tidak menyampaikan laporan palsu atau data manipulatif dinilai sebagai sinyal serius bahwa ada persoalan mendasar di dalam tubuh pemerintahannya sendiri.
Pakar komunikasi politik Hendri Satrio menilai pernyataan Presiden itu justru membuka fakta bahwa praktik “laporan akal-akalan” sudah merasuk ke lingkaran dalam kekuasaan. Alih-alih menyajikan data yang jujur untuk menyelesaikan persoalan publik, sebagian bawahan disebut lebih sibuk menyusun laporan yang menyenangkan atasan demi terlihat berhasil.
“Kalau Presiden sampai harus memperingatkan soal laporan palsu, itu berarti masalahnya memang sudah serius. Artinya ada pembusukan dari dalam. Para pembantu Presiden seharusnya membantu menyelesaikan masalah rakyat, bukan justru menyodorkan data manipulatif,” ujar Hensa, Selasa (17/3/2026).
Baca Juga : Prabowo Bertemu Jusuf Kalla: Bahas Investasi Rp70 Triliun untuk Swasembada Energi Nasional
Pendiri KedaiKOPI itu menilai kondisi tersebut membuat Presiden kehilangan pijakan informasi yang akurat. Akibatnya, Presiden harus turun tangan langsung menjelaskan berbagai polemik yang seharusnya menjadi tanggung jawab kementerian atau pejabat terkait.
Situasi ini, menurut Hensa, menimbulkan fenomena yang ia sebut sebagai “darurat komunikasi pemerintahan”. Hampir setiap polemik kebijakan akhirnya bermuara pada Presiden, seolah tidak ada pejabat lain yang mampu mengambil tanggung jawab.
“Kenapa selalu Presiden yang pasang badan? Menjelaskan ini, menjelaskan itu. Semua persoalan kembali ke dia. Ini bukan sekadar pola komunikasi yang buruk, tapi pembusukan dari dalam yang akhirnya membebani Presiden sendiri,” katanya.
Baca Juga : Menaker Serahkan Instrumen Asli Ratifikasi Konvensi ILO 188 kepada Dirjen ILO
Hensa mencontohkan polemik program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belakangan ditolak sejumlah sekolah. Dalam kasus itu, alih-alih kementerian teknis yang memberikan penjelasan komprehensif, justru Presiden yang kembali tampil menengahi dan memberikan klarifikasi langsung.
Menurutnya, pola semacam ini berbahaya karena membuat beban politik sepenuhnya menumpuk di pundak Presiden. Di saat yang sama, publik justru semakin jarang melihat peran para pejabat yang seharusnya bertanggung jawab atas kebijakan tersebut.
“Lama-lama publik bisa beranggapan Presiden bekerja sendirian. Ini bukan hanya masalah komunikasi, tapi juga berpotensi merusak citra Presiden sendiri,” tegasnya.
Baca Juga : Gegara Judol, Pria di Asahan Bikin Laporan Palsu Dirampok Rp 112 Juta
Hensa juga mengingatkan bahwa pola “one man show” dalam komunikasi pemerintahan justru membuka celah bagi lawan politik untuk menyerang. Semakin sering Presiden muncul untuk merespons polemik, semakin besar pula risiko kesalahan yang dapat dimanfaatkan oleh pihak oposisi.
Di era media sosial saat ini, menurutnya, potongan video atau pernyataan Presiden sangat mudah dipelintir dan disebarkan tanpa konteks yang utuh.
“Setiap kali Presiden turun tangan langsung, itu selalu punya risiko. Video bisa dipotong, dijahit ulang, lalu disebarkan dengan konteks yang berbeda. Ini yang harus dipahami,” ujarnya.
Baca Juga : Demi Judol Pegawai Kontrak RSUD di Aceh Tilap Uang Kurban dan Bikin Laporan Palsu
Karena itu, Hensa menyarankan agar Presiden lebih tegas mendorong para pembantunya untuk mengambil tanggung jawab komunikasi publik. Presiden, menurutnya, seharusnya berada pada posisi mengevaluasi dan mengoreksi kinerja kabinet, bukan menjadi juru bicara utama bagi setiap polemik kebijakan.
“Kalau semua masalah selalu ditangani Presiden, itu justru menunjukkan ada yang tidak beres dalam manajemen pemerintahan,” pungkasnya.
(LS/Nusantaraterkini.co)
