Nusantaraterkini.co, JAKARTA — Anggota Komisi VI DPR RI, Nasim Khan mendesak pemerintah mengambil langkah konkret untuk mencegah terulangnya pemadaman listrik massal (blackout) di Pulau Sumatera, yang terjadi sejak Jumat (22/5/2026) malam dan memberikan dampak besar terhadap masyarakat, terutama pelaku UMKM.
Berdasarkan hasil penyelidikan Bareskrim Polri, pemadaman dipicu oleh putusnya kabel transmisi pada menara Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTET) 175-176 di Desa Tempino, Kabupaten Muaro Jambi.
Baca Juga : Mesin Operasional Rusak Akibat Pemadaman Listrik, Layanan Air Tirtanadi Terganggu Dua Hari
Nasim menilai gangguan infrastruktur tersebut menunjukkan lemahnya pengawasan dan pemeliharaan jaringan kelistrikan nasional.
Baca Juga : Pemadaman Listrik Bergilir di Sumut, Bobby Nasution Tegur PLN dan Minta Kompensasi untuk Warga
Ia menegaskan, dampak blackout sangat dirasakan oleh masyarakat kecil yang bergantung pada listrik untuk menjalankan usaha sehari-hari.
“Kami meminta agar pemerintah mencegah terjadinya blackout seperti yang terjadi di Sumatera pada Jumat lalu. Kami berharap ini menjadi yang terakhir karena dampaknya sangat besar terhadap perekonomian, khususnya bagi para pelaku UMKM,” ujar Nasim Khan, Selasa (26/5/2026).
Baca Juga : Listrik Sumatera Padam Berjam-jam, Ketua DPD Minta PLN Evaluasi Total Sistem Kelistrikan Nasional
Menurutnya, berbagai sektor usaha seperti kuliner, fotokopi, pertokoan, hingga industri rumahan sangat bergantung pada pasokan listrik yang stabil. Ketika pemadaman berlangsung berjam-jam, aktivitas usaha terhenti dan pendapatan masyarakat langsung menurun drastis.
Baca Juga : Sumatera Gelap Gulita, Listrik Padam Mendadak Secara Massal
Nasim juga menyoroti kondisi mayoritas pelaku UMKM yang tidak memiliki genset cadangan karena mahalnya harga perangkat dan biaya operasional bahan bakar.
“Ketika listrik padam berjam-jam, tentu mereka merugi. Pendapatan mereka menurun drastis, sementara kebutuhan keluarga tetap harus dipenuhi. Ini harus dicegah agar tidak terulang lagi,” katanya.
Baca Juga : PLN Disorot soal Krisis Listrik: Tak Bangun Pembangkit Baru Selama 5 Tahun
Selain itu, ia mengkritik belum adanya mekanisme ganti rugi yang jelas dari PT PLN (Persero) terhadap masyarakat terdampak blackout. Menurutnya, selama ini kerugian akibat pemadaman massal sepenuhnya ditanggung konsumen.
Baca Juga : PLN UP3 Padangsidimpuan MoU Pasang Baru dan Perubahan Daya dengan Total Kapasitas 2,77 MVA
Nasim meminta PLN segera menyusun formula kompensasi yang transparan serta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan infrastruktur kelistrikan nasional.
“PLN juga harus merombak total sistem pengawasan infrastruktur melalui pemeriksaan berkala pada kabel transmisi di seluruh wilayah Indonesia, sehingga kejadian ini tidak terulang kembali,” pungkasnya.
(LS/Nusantaraterkini.co)
