Nusantaraterkini.co, GAZA - Masa depan warga Gaza saat ini masih terombang-ambing karena munculnya berbagai usulan mengenai tata kelola pascaperang dan rekonstruksi, tetapi belum satu pun usulan mendapatkan penerimaan luas.
Kekhawatiran pun meningkat, setelah fase pertama perjanjian damai Gaza berakhir pada Sabtu (1/3/2025). Hal ini akan berdampak pada lebih dari 2 juta orang yang tinggal di daerah tersebut.
Meskipun terjadi ketidakstabilan, banyak warga menyatakan tekad mereka untuk menetap di Gaza, kendati mereka berisiko terus mengalami pengungsian, kehancuran, dan kehancuran.
Sumber keamanan Mesir mengatakan kepada Xinhua pada Jumat (28/2/2025) pekan lalu, bahwa delegasi Israel di Kairo mengusulkan perpanjangan fase pertama gencatan senjata Gaza selama 42 hari.
Namun, rentetan negosiasi yang dilakukan sejauh ini belum membahas tentang fase kedua kesepakatan, yang sebenarnya berupaya mengakhiri perang di Gaza dan memastikan penarikan penuh Israel dari Jalur Gaza, imbuh narasumber tersebut.
Sebagai tanggapan, Hamas pada Sabtu (1/3/2025) menyampaikan bahwa usulan Israel untuk memperpanjang fase pertama kesepakatan gencatan senjata Gaza tersebut “tidak dapat diterima”, seraya menambahkan bahwa para mediator dan negara penjamin mewajibkan pihak pendudukan untuk mematuhi kesepakatan tersebut dalam berbagai tahapannya.
Juru Bicara Hamas, Hazem Qassem mengungkapkan bahwa masih belum ada negosiasi dengan Hamas mengenai tahap kedua perjanjian tersebut, dan menuduh Israel "menghindar dari komitmen untuk mengakhiri perang dan menarik diri sepenuhnya dari Gaza."
Baca Juga: Perundingan Gencatan Senjata Mandek, Masa Depan Gaza Masih Terombang-Ambing (Bagian 2)
Pada Minggu (2/3/2025) pagi waktu setempat, Kantor Perdana Menteri (PM) Israel mengungkapkan dalam sebuah pernyataan bahwa Israel telah menerima usulan Amerika Serikat (AS) untuk gencatan senjata sementara dengan Hamas di Gaza selama Ramadan dan liburan Paskah Yahudi
Bulan suci Ramadan umat Islam akan berlangsung hingga 30 Maret, sedangkan pekan Paskah umat Yahudi akan diperingati mulai 12 hingga 20 April. Pernyataan itu juga menekankan bahwa Israel mungkin akan kembali berperang jika meyakini negosiasi tidak efektif, setelah fase pertama perjanjian gencatan senjata yang melibatkan pelepasan sandera selama 42 hari berakhir pada hari Sabtu.
Baca Juga: Bahas Rencana Rekonstruksi Gaza, PM Mesir dan Palestina Bertemu di Kairo
Studi Keamanan Nasional Israel berkomentar bahwa "Israel belum memenuhi tujuan perang yang ditetapkan oleh petinggi politiknya dan belum sepenuhnya menghancurkan kemampuan militer dan pemerintahan Hamas, serta jaminan para sandera hingga saat ini hanya bersifat parsial."
Sedangkan Institut Washington mengatakan perdana menteri Israel Benyamin Netanyahu melihat fase pertama gencatan senjata sebagai sesuatu yang menguntungkan, karena adanya pelepasan sandera secara bertahap. Meski demikian, Israel memandang fase kedua sebagai jebakan yang akan memaksa negara itu menarik diri sepenuhnya dari Gaza, sehingga membatasi kemampuannya untuk menargetkan Hamas.
Para analis mengatakan kepada Xinhua bahwa Netanyahu juga mendapat tekanan dari anggota kabinet sayap kanan ekstrim, yang hanya mendukung fase pertama dan menuntut jaminan bahwa Gaza tidak akan lagi mengancam Israel, atau mereka akan meninggalkan negara yang tidak bersatu. Hal ini telah membuat pemerintah ragu untuk melanjutkan negosiasi.
(Zie/Nusantaraterkini.co)
Sumber: Xinhua
