Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai kesiapan Indonesia mengakui kedaulatan Israel dan menjalin hubungan diplomatik menuai kontroversi belakangan ini. Pernyataan Prabowo dinilai tak tepat waktu karena disampaikan di tengah genosida Israel yang masih berlangsung di Palestina.
Pengamat Hubungan Internasional Universitas Indonesia (UI) Asra Virgianita menyatakan pengakuan Israel menjadi pilihan diplomatik yang dilematis bagi Indonesia.
Alasannya, pengakuan tersebut terkait upaya mewujudkan perdamaian di Palestina. Namun, pengakuan Israel tidak bisa serta-merta diterima mengingat genosida yang dilakukan negara itu di Palestina.
"Kita tidak perlu tergesa-gesa mengambil keputusan diplomatik. Hubungan ekonomi dengan Israel selama ini juga sudah ada meskipun tidak signifikan jika dibandingkan dengan negara-negara lain,” katanya, Jumat (30/5/2025).
Selain itu, Asra mengatakan hubungan diplomatik antara dua negara tidak bisa serta-merta dijalin. Akademisi UI itu menyebut umumnya butuh waktu 10-20 tahun mulai dari pengakuan kedaulatan hingga secara resmi menjalin hubungan diplomatik.
Dalam kasus hubungan Indonesia dan Israel, Asra pun menyebut Jakarta perlu memantau sikap Israel terhadap Palestina sebelum memutuskan menjalin hubungan diplomatik secara resmi.
Baca Juga: Israel Serang Tempat Pengungsi di Asrama Sekolah, 20 Orang Tewas
”Dalam dua dekade itu kita melihat dan memantau keseriusan Israel membangun perdamaian di sana, baru kita bisa bicara soal membuka hubungan diplomatik,” katanya.
Sementara, Dosen hubungan internasional Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII), Faisal Karim menilai wacana mengakui Israel tidak tepat dibahas saat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu masih bersikeras menduduki Palestina.
”Jangan sampai ucapan presiden kita nanti disalahartikan sebagai dukungan atas genosida terhadap bangsa Palestina,” kata Faisal Karim.
Faisal menyebut wacana pengakuan Israel baru layak diutarakan ketika Tel Aviv berubah sikap mendukung solusi dua-negara. Namun, dukungan Israel untuk solusi dua-negara dinilai sulit terwujud selama pemerintahan ekstrem kanan Netanyahu masih berkuasa.
Lebih lanjut, Faisal menilai pernyataan Prabowo soal pengakuan Israel semestinya dilihat dalam konteks strategi diplomasi yang lebih luas. Pasalnya, banyak negara seperti Prancis yang mencoba inovatif dalam pendekatan tentang isu Israel-Palestina.
Faisal pun mencontohkan pendekatan diplomasi yang berujung Abraham Accords yang dilakukan Presiden AS Donald Trump pada masa jabatan pertama. Inisiatif Washington itu disebut menyasar negara-negara Timur Tengah dan mayoritas muslim untuk menormalisasi hubungan dengan Israel.
Strategi yang sama disebut dapat dilakukan untuk mendorong negara-negara Barat mengakui kemerdekaan Palestina. Menurut Faisal, Indonesia memiliki posisi strategis dalam isu tersebut.
"Caranya dengan mendorong negara-negara Barat agar mengakui kemerdekaan Palestina, pada saat yang sama juga mendorong negara-negara yang belum mengakui Israel untuk berubah pendapat,” kata Faisal.
Kemerdekaan Palestina Syarat Mutlak
Terpisah, Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno mendukung pernyataan Presiden Prabowo mengenai rencana membuka hubungan dengan Israel jika mengakui kemerdekaan Palestina. Menurut Eddy, pernyataan Prabowo justru menegaskan dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina sekaligus bukti konsistensi keberpihakan pada perjuangan melawan penjajahan.
"Pernyataan Presiden Prabowo di hadapan Presiden Macron dan delegasi Prancis itu justru menegaskan posisi Indonesia yang menolak segala bentuk penjajahan dan penindasan suatu bangsa terhadap bangsa lain. Presiden Prabowo menegaskan kepada Israel dan pendukungnya bahwa kemerdekaan Palestina adalah syarat mutlak dan sepanjang itu tidak dilakukan maka tidak akan ada hubungan diplomatik dengan Indonesia," katanya.
Baca Juga: Blokade Bantuan Gaza, Inggris Tangguhkan Negosiasi Perdagangan dengan Israel
Eddy mengatakan dalam berbagai forum internasional, Prabowo secara konsisten menyampaikan sikap Indonesia yang memandang bahwa penyelesaian two-state solution merupakan jalan satu-satunya untuk mencapai perdamaian.
"Bahkan dalam Pidato Presiden Prabowo dalam KTT D-8 di Kairo, Mesir beliau menegaskan pentingnya negara-negara Islam melakukan gerakan solidaritas yang lebih konkrit untuk membantu kemerdekaan Palestina. Pidato yang menjadi wake up call bagi negara-negara Islam untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina sekaligus menghentikan kejahatan kemanusiaan di Gaza," tegasnya.
Waketum PAN ini juga menegaskan dukungan MPR terhadap upaya Pemerintahan Prabowo untuk terus memperjuangkan kemerdekaan Palestina sebagai upaya melaksanakan amanat konstitusi.
"Kami di MPR akan terus mendukung segala bentuk upaya diplomasi dari Presiden Prabowo untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina sebagai bagian dari amanat UUD 1945. Apalagi saat ini Presiden Prabowo hadir secara aktif dalam berbagai forum internasional dan menjadikan Indonesia sebagai negara yang terus menggalang solidaritas untuk menghentikan kekerasan di Gaza," tutupnya.
Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa Indonesia siap membuka hubungan diplomatik dengan Israel asalkan Palestina diakui sebagai negara.
"Karena itu indonesia sudah menyampaikan begitu negara Palestina diakui oleh Israel, Indonesia siap mengakui Israel, siap buka hubungan diplomatik dengan Israel. Indonesia siap menyumbang pasukan perdamaian di kawasan tersebut," kata Prabowo.
(cw1/nusantaraterkini.co)
