Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyoroti besarnya aliran kekayaan nasional yang keluar ke luar negeri selama puluhan tahun. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi salah satu penyebab anggaran negara kerap tidak mencukupi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk gaji guru dan aparatur negara.
Prabowo mengatakan Indonesia sebenarnya memiliki kekayaan alam yang luar biasa dan secara konsisten mencatat surplus perdagangan karena nilai ekspor lebih besar dibanding impor.
Baca Juga : Prabowo Bertemu Jusuf Kalla: Bahas Investasi Rp70 Triliun untuk Swasembada Energi Nasional
“Ekspor kita selalu lebih daripada impor kita. Kalau ilmu dagang berarti yang kita jual lebih banyak dari yang kita beli. Harusnya negara ini tidak pernah mengalami krisis ekonomi,” ujar Prabowo saat pidato penyampaian kerangka APBN 2027 di Kompleks Parlemen, Senayan (20/5/2026).
Baca Juga : Menaker Serahkan Instrumen Asli Ratifikasi Konvensi ILO 188 kepada Dirjen ILO
Namun demikian, ia menilai keuntungan ekonomi yang diperoleh Indonesia selama bertahun-tahun justru banyak mengalir ke luar negeri. Prabowo menyebut kondisi itu sebagai outflow of national wealth atau aliran kekayaan nasional keluar negeri.
Menurut Prabowo, berdasarkan data Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), selama 22 tahun Indonesia memperoleh keuntungan sebesar 436 miliar dolar AS. Akan tetapi, sekitar 343 miliar dolar AS justru keluar dari Indonesia.
“Ini yang sebabnya gaji-gaji guru kecil, gaji aparatur penegak hukum kecil, gaji ASN kecil. Ini yang membuat anggaran tidak cukup,” katanya.
Prabowo juga menyinggung praktik under-invoicing yang disebutnya telah berlangsung selama puluhan tahun. Ia menjelaskan praktik tersebut merupakan bentuk penipuan dalam perdagangan internasional, di mana nilai ekspor dilaporkan lebih rendah dari nilai sebenarnya.
Menurutnya, sejumlah pelaku usaha membuat perusahaan di luar negeri untuk menjual komoditas dari Indonesia dengan harga yang dilaporkan jauh di bawah harga pasar sebenarnya.
“Yang mereka jual tidak dilaporkan sebenarnya. Mereka membuat perusahaan di luar negeri, lalu menjual dari perusahaan di dalam negeri ke perusahaan di luar negeri dengan harga jauh di bawah harga sebenarnya,” ujarnya.
Prabowo mencontohkan praktik manipulasi laporan ekspor, seperti pengiriman 10 ribu ton batu bara namun hanya dilaporkan separuhnya. Ia menilai praktik tersebut merugikan negara karena potensi pemasukan tidak masuk secara optimal ke kas nasional.
Selain itu, Prabowo juga menyinggung kondisi Indonesia pada era 1950-an hingga 1960-an yang menurutnya penuh gejolak akibat intervensi asing dan berbagai pemberontakan sehingga pembangunan ekonomi sulit dilakukan.
Ia menambahkan bahwa pada awal masa Orde Baru, Indonesia juga masih menghadapi banyak persoalan nasional. Meski demikian, ia mengakui Indonesia berhasil membangun ekonomi secara bertahap hingga saat ini.
(LS/Nusantataterkini.co)
