Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co, LANGKAT – Sejumlah pelaku Rumah Pangan Kita (RPK) di Kabupaten Langkat mengaku mulai terbebani dengan meningkatnya biaya operasional distribusi beras SPHP setelah gudang Bulog Stabat tidak lagi beroperasi sementara akibat renovasi.
Padahal selama ini, keberadaan RPK menjadi salah satu ujung tombak pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan dan memastikan masyarakat tetap memperoleh beras SPHP dengan harga eceran tertinggi (HET).
Salah seorang pemilik RPK di Stabat, Dony Syahputra, mengungkapkan bahwa sebelum gudang Bulog Stabat direnovasi, proses pengambilan surat order (SO) hingga distribusi beras dapat dilakukan dengan lebih mudah dan efisien.
Baca Juga : Jaga Stabilitas Harga, Bulog Sumsel Babel Optimalkan Penyaluran Beras SPHP
“Dulu seluruh proses pengambilan dilakukan di gudang Stabat. Ongkos angkut masih relatif ringan dan distribusi ke masyarakat juga lebih lancar,” ujar Dony, Rabu (13/5/2026).
Namun dalam beberapa bulan terakhir, pengambilan beras dialihkan ke wilayah Medan sesuai arahan Bulog Cabang Medan. Para mitra RPK harus mengambil surat order ke Kantor Bulog di Tanjung Morawa sebelum melanjutkan pengambilan beras ke gudang yang telah ditentukan di Kota Medan.
Menurut Dony, perubahan mekanisme tersebut membuat biaya operasional meningkat cukup signifikan. Para mitra harus menanggung biaya bahan bakar, tol, sewa mobil barang, hingga tenaga bongkar muat secara mandiri.
Baca Juga : KDKMP Gelar Gerakan Pangan Murah di Padangsidimpuan, Jaga Stok Jelang Lebaran
Di sisi lain, jumlah pengambilan beras yang sebelumnya mencapai 400 goni per pekan kini dibatasi hanya 200 goni.
“Jarak tempuh semakin jauh, sementara biaya tol dan sewa kendaraan tetap tinggi. Yang menjadi persoalan, jumlah beras yang bisa diambil justru berkurang,” katanya.
Dony berharap pihak Bulog dapat memberikan solusi ataupun kebijakan yang lebih meringankan bagi mitra RPK di daerah, khususnya Kabupaten Langkat yang harus mengambil stok hingga ke Medan.
Ia mengusulkan agar kuota pengambilan dapat kembali menjadi 400 goni seperti sebelumnya, atau setidaknya pengambilan dilakukan dua minggu sekali dengan jumlah yang lebih besar agar biaya operasional tetap sebanding.
“Kalau gudang Stabat memang masih renovasi, minimal pengambilan bisa dua minggu sekali dengan jumlah 400 goni. Karena biaya jalan, tol, dan sewa mobil tetap sama,” ungkapnya.
Menurutnya, para pelaku RPK selama ini tidak hanya mencari keuntungan semata, tetapi juga ikut membantu pemerintah menjaga kestabilan harga pangan di tengah masyarakat.
“Kami berharap ada kebijakan yang bisa sedikit meringankan para mitra RPK supaya tetap bertahan dan masyarakat kecil tetap mudah mendapatkan beras SPHP dengan harga HET,” tutupnya.
(Akb/nusantaraterkini.co)
