Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co, SINGAPURA – Keputusan Pemerintah Republik Indonesia untuk bergabung dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) bentukan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, memicu sorotan tajam dari lembaga think tank internasional. Tim peneliti dari Rajaratnam School of International Studies (RSIS) Universitas Teknologi Nanyang, Singapura, menilai langkah strategis Jakarta ini menandai pergeseran gaya diplomasi luar negeri Indonesia yang kini lebih menonjolkan pendekatan personal.
Dalam laporan kebijakan yang disusun oleh Leonard C Sebastian, Rico Marbun, dan Nauval El Ghifari, disebutkan bahwa keterlibatan Indonesia dalam BoP merupakan upaya untuk memperluas pengaruh di kancah global. Namun, para peneliti mencatat adanya upaya pemerintah untuk menyeimbangkan tekanan domestik melalui langkah ini.
Baca Juga : Polda Metro Jaya Kerahkan 6.088 Personel Amankan Aksi Mahasiswa di Jakarta
“Keputusan pemerintahan bergabung dengan BoP menandakan pergeseran menuju diplomasi personal, memperluas akses strategis sambil bertujuan untuk meredam pengawasan domestik di ruang publik,” tulis para peneliti RSIS, seperti dilansir RMOL, Minggu (29/3/2026).
Baca Juga : Menggugat Hegemoni Little Red Dot, Membalikkan Paradoks Center-Periphery
Meskipun langkah ini mendapat akomodasi bersyarat dari kalangan elite kebijakan luar negeri dan sejumlah tokoh agama di tanah air, temuan RSIS menunjukkan adanya celah legitimasi yang cukup lebar. Muncul keraguan di tingkat akar rumput mengenai efektivitas keanggotaan tersebut terhadap misi utama Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina.
Para peneliti menekankan bahwa skeptisisme terhadap niat, biaya, dan manfaat riil bagi kemerdekaan Palestina telah memicu kerenggangan antara keselarasan elite politik dengan keyakinan publik secara luas. Kondisi ini diprediksi akan sangat memengaruhi ruang gerak dan fleksibilitas diplomatik Indonesia di masa depan dalam memperjuangkan isu Palestina melalui BoP. Laporan tersebut memperingatkan bahwa tanpa bukti nyata dan hasil yang kredibel, kebijakan ini justru bisa menjadi bumerang bagi citra diplomasi pemerintah di mata rakyatnya sendiri.
“Ketahanan pergeseran ini akan bergantung pada hasil strategis yang kredibel dan pembenaran komitmen yang jelas. Jika tidak, skeptisisme dapat membatasi fleksibilitas diplomatik Indonesia,” sambung para peneliti dalam analisis penutupnya.
(Emn/Nusantaraterkini.co)
