Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co, MANILA - Sidang pemakzulan Wakil Presiden Filipina, Sara Duterte akan dimulai setelah Kongres dibuka kembali pada bulan Juni mendatang.
Ketua Senat Filipina pada hari Kamis (6/2/2025) mengatakan, pihaknya juga berjanji untuk menghindari terulangnya proses pemakzulan terhadap yang terhenti pada tahun 2001, sehingga memicu unjuk rasa besar-besaran dan memaksa presiden untuk mundur.
Diketahui, DPR Filipina memakzulkan Duterte, putri mantan Presiden Rodrigo Duterte, pada hari Rabu (5/2/2025) dengan serangkaian tuduhan, termasuk merencanakan pembunuhan presiden, korupsi besar-besaran, dan tidak mengecam tindakan keras agresif Tiongkok terhadap pasukan Filipina di Laut China Selatan yang disengketakan.
Sedikitnya 215 dari 300 lebih anggota DPR menandatangani petisi tersebut jauh lebih besar dari jumlah minimal yang disyaratkan sehingga memungkinkan petisi pemakzulan itu untuk langsung digulirkan ke Senat, yang akan bertindak sebagai pengadilan pemakzulan. Pemakzulan itu dilakukan pada hari terakhir sesi Kongres, sebelum masa rehat selama empat bulan.
Ketua Senat Francis Escudero mengatakan, berdasarkan hukum, sidang pemakzulan hanya bisa diadakan, dan para senator disumpah sebagai juri, ketika sesi Senat dibuka kembali pada 2 Juni mendatang.
Pemakzulan oleh para anggota DPR, yang banyak di antaranya merupakan sekutu Presiden Ferdinand Marcos, Jr., memperdalam politik di antara dua pemimpin tertinggi salah satu negara demokrasi paling gaduh di Asia tersebut.
Para penandatangan petisi pemakzulan itu di antaranya putra presiden, Sandro Marcos, dan Ketua DPR Martin Romualdez, yang merupakan presiden ponakan. Di negara Asia Tenggara yang sejak lama dilanda perpecahan politik itu, sidang pemakzulan bisa menimbulkan ketidakstabilan politik.
Pada awal tahun 2001, sidang pemakzulan Presiden Joseph Estrada atas tuduhan penyuapan dan asumsi terhenti akibat pengumpulan suara untuk membuka amplop berisi catatan rekening banknya yang mencurigakan. Unjuk rasa besar-besaran terjadi, dan pada akhirnya memaksa Estrada mundur.
Baca Juga: Massa Pro Pemerintah Tiba di KPU RI, Tolak Pemakzulan Jokowi
Saat ditanya bagaimana hal yang sama tidak terulang pada sidang pemakzulan Duterte, Escudero mengatakan sejumlah langkah sedang diambil untuk menjamin “kredibilitas dan ketidakberpihakan pengadilan pemakzulan.”
“Semua pihak harus diizinkan mengungkapkan sikap mereka,” tambahnya.
Petisi pemakzulan terhadap wakil presiden itu fokus pada ancaman kematian yang ia buat kepada presiden, ibu negara dan ketua DPR tahun lalu, penyimpangan penggunaan dana intelijen kantornya, serta kealpaannya dalam melawan agresi Tiongkok di Laut China Selatan yang disengketakan, menurut para pendukung petisi tersebut.
Dalam konferensi pers berani pada 23 November lalu, ia mengatakan bahwa ia telah menyewa seorang pembunuh untuk menghabisi Marcos, istrinya dan Romualdez, seolah-olah ia dibunuh. Ia mengatakan, pernyataan itu bukan sebuah lelucon.
Ia kemudian mengatakan bahwa itu bukan sebuah ancaman, melainkan sebuah pengungkapan atas keselamatannya sendiri.
Perselisihan dengan Presiden Marcos Jr Memuncak, Wapres Keluarkan Pernyataan
Tuduhan gratifikasi dan korupsi terhadapnya juga muncul dari penyelidikan yang dilakukan DPR selama berbulan-bulan dan ditayangkan televisi tahun lalu terkait dugaan korupsi dana rahasia dan intelijen senilai 612,5 juta peso (sekitar Rp172,3 miliar) yang diterima kantor Duterte sebagai wakil presiden dan menteri pendidikan.
Ia kemudian meninggalkan jabatannya sebagai menteri pendidikan di tengah melemahnya pertikaian politik dengan Marcos.
Ia mengaku tidak bersalah, tetapi menolak menjawab secara rinci pertanyaan yang diajukan saat mengikuti sidang dengar pendapat yang panas, yang ditayangkan di televisi.
Baca Juga: Relawan Gen Z dan Milenial Prabowo-Gibran Ungkap Alasan Kawal Pemilu Damai dan Tolak Pemakzulan
Petisi pemakzulan itu juga menuduh Duterte melancarkan kebijakan pemerintahan Marcos, termasuk pernyataannya yang menggambarkan penanganan masalah penyelesaian wilayah di Laut China Selatan dengan Beijing yang dilakukan oleh pemerintah Filipina sebagai sebuah “kekacauan.”
Petisi itu juga menyebut kebungkamannya terkait tindakan Tiongkok yang semakin agresif di perairan yang disengketakan itu.
(Zie/Nusantaraterkini.co)
Sumber: VOA
