Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Peringatan keras dilontarkan anggota Komisi XII DPR, Elpisina sekaligus mendesak pemerintah segera menyiapkan langkah darurat menghadapi potensi ledakan volume sampah pasca Lebaran.
Lonjakan konsumsi masyarakat selama Ramadan hingga Idul Fitri diprediksi akan meningkatkan timbunan sampah rumah tangga secara signifikan situasi dinilai berpotensi memperparah krisis pengelolaan sampah nasional.
Baca Juga : Tragedi Bantargebang Jadi Alarm Keras, DPR Desak Reformasi Total Pengelolaan Sampah Nasional
Menurutnya, pemerintah tidak boleh lagi menganggap peningkatan sampah musiman sebagai rutinitas tahunan yang bisa ditangani dengan cara-cara lama.
Baca Juga : DPR Sentil Pemerintah: Larangan Gunakan Air Harus Diiringi Solusi Nyata
Ia menegaskan, tragedi longsornya gunungan sampah di TPA Bantargebang yang menewaskan tujuh orang merupakan alarm keras atas buruknya tata kelola sampah di Indonesia.
“Tragedi itu harus menjadi pelajaran serius. Jika tidak ada langkah darurat dan reformasi nyata, bukan tidak mungkin peristiwa serupa kembali terjadi,” katanya, Sabtu (14/3/2026).
Baca Juga : Sebut Negara Lakukan Pembiaran, Bakumsu Layangkan Lima Tuntutan Darurat kepada Presiden Prabowo
Ia menilai insiden tersebut memperlihatkan kegagalan struktural dalam sistem pengelolaan sampah, bahkan di wilayah ibu kota yang memiliki sumber daya dan anggaran besar.
Jakarta sebagai pusat ekonomi nasional, menurutnya, justru memperlihatkan betapa rapuhnya sistem pengelolaan sampah ketika menghadapi lonjakan volume.
“Jika Jakarta saja belum mampu mengelola sampah dengan baik, bagaimana dengan kota-kota lain yang kapasitas infrastrukturnya jauh lebih terbatas?,” ujarnya.
Elpisina juga menyoroti ketergantungan pemerintah pada tempat pembuangan akhir (TPA) sebagai solusi utama. Menurutnya, pendekatan tersebut sudah usang dan berisiko tinggi karena hanya memindahkan masalah tanpa menyelesaikan akar persoalan.
Ia menegaskan, tanpa perubahan kebijakan yang serius, TPA akan terus berubah menjadi “bom waktu lingkungan” yang sewaktu-waktu bisa memicu bencana ekologis maupun korban jiwa.
“TPA tidak boleh lagi menjadi satu-satunya solusi. Ini kegagalan kebijakan yang terus dipelihara. Reformasi tata kelola sampah dari hulu ke hilir harus dilakukan sekarang juga, bukan sekadar wacana,” tegasnya.
Lebih jauh, Elpisina mendesak pemerintah pusat dan daerah memperkuat koordinasi lintas sektor untuk mempercepat pembangunan sistem pemilahan dan pengolahan sampah modern di tingkat sumber.
Tanpa langkah tersebut, beban di TPA akan terus meningkat dan berpotensi mencapai titik kritis, terutama saat puncak lonjakan sampah pasca Lebaran.
Ia juga mengingatkan bahwa persoalan sampah bukan sekadar isu kebersihan kota, melainkan persoalan keselamatan publik dan keberlanjutan lingkungan.
“Pemerintah harus bergerak cepat dan berhenti bekerja secara sektoral. Jika tidak ada strategi nasional yang serius, krisis sampah ini hanya tinggal menunggu waktu untuk kembali memakan korban,” pungkasnya.
(LS/Nusantaraterkini.co)
