Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini,co.SAMOSIR - Pegawai honorer dari tenaga medis Pemerintah Kabupaten Samosir(Pemkap) mendatangi Kantor DPRD, Rabu (2/10/2024).
Para pegawai honorer datang mengutarakan terkait hilangnya peluang mereka diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), setelah Perubahan Anggaraan Pembelanjaan Daerah (P-APBD) Tahun 2024 gagal disahkan lantaran Anggota DPRD Kabupaten Samosir tidak hadir pada rapat paripurna.
Pada pertemuan tersebut isak tangis puluhan pegawai honorer yang telah mengabdi belasan tahun di Pemkab Samosir tidak terbendung lagi. Mereka sangat kecewa gagalnya pengesahan P-APBD 2024 yang sebelumnya telah direncanakan menampung anggaran pengangkatan P3K tidak terlaksana akibat ketidakhadiran beberapa anggota DPRD saat pelaksanaan sidang paripurna menjadi tidak kuorum.
Baca Juga: Nasib Simbolon Ungkap Anggota DPRD Samosir Minta Uang Rp 250 Juta untuk Bahas P-APBD 2024
Koordinator Pegawai Honorer Samosir, Gembira Simbolon, terlihat sambil menangis terisak-isak mengatakan sangat kecewa terhadap kelakuan oknum DPRD ‘nakal’ yang disebut dengan sengaja lalai menjalankan amanah tugas dan rela mementingkan kepentingan pribadi diatas kepentingan rakyat samosir.
“Sebelumnya, kami sudah sangat senang dan berterima kasih atas niat pak Bupati Vandiko Gultom memperjuangkan nasib kami sebanyak 766 tenaga honorer sampai ke Jakarta menemui Menpan-RB, 28 Mei 2024 lalu bersama tiga unsur pimpinan DPRD Samosir dan enam anggota DPRD agar bisa menjadwalkan ujian pengangkatan P3K di P-APBD. Tapi ini kenapa malah wakil kami di gedung DPRD ini, bahkan mereka (DPRD) yang ikut pergi ke sana (Jakarta) tega memperlakukan kami seperti ini,” ucapnya.
Tangisan Gembira Simbolon tersebut semakin tidak tertahan ketika puluhan tenaga honorer lainnya dari lintas OPD (organisasi perangkat daerah) yang hadir di gedung rakyat itu ikut menangis dan mengungkapkan kekecewaan mereka terhadap wakil rakyat.
Menurutnya, oknum ‘nakal’ anggota DPRD Samosir telah membuat mereka putus harapan dan memutus rejeki untuk menjadi pegawai.
“Kami seperti merasa tidak dihargai, sementara kami sudah mengabdi belasan tahun bahkan sampai bertaruh nyawa di pekerjaan kami. Bagaimana ke depan menghidupi keluarga melanjutkan sekolah anak-anak kami? Kami tidak punya lahan untuk bertani, hanya pekerjaan ini satu-satunya yang jadi tumpuan kami,” tutunya.
Wakil Ketua DPRD Samosir Nasib Simbolon bersama sejumlah anggota DPRD yang hadir menerima keluhan dan harapan dari puluhan tenaga harian lepas (THL) itu menyebut gagalnya P-APBD 2024 akibat tidak kuorumnya peserta sidang paripurna yang tidak mencapai 2/3 dari jumlah DPRD Samosir saat ini sebanyak 24 kursi.
“Sesuai tatib, setidaknya 17 anggota DPRD yang hadir di paripurna untuk kuorum. Namun yang hadir hanya 15 anggota saja. Pastinya, mereka yang tidak hadir itu mengetahui ada agenda paripurna penetapan P-APBD. Tapi secara individu alasan absen tidak diketahui secara persis,” ucapnya.
Daftar absensi sekretariat dewan (Sekwan) DPRD Samosir, adapun ke 9 nama anggota DPRD yang tidak hadir saat sidang paripurna penetapan P-APBD 2024 itu, di antaranya Siska Ambarita, Durcan Nainggolan, Philipus Pandiangan, Pardon Lumban Raja, dan Juliman Hutabalian dari Fraksi PDI-Perjuangan. Kemuidan Wisnu Sidabutar, Maringan Naibaho, Nurmerita Sitorus (Gerindra) dan Jonner Simbolon (Nasdem).
Nasib mengatakan pihaknya akan tetap memperjuangkan nasib 766 tenaga honorer yang tercatat di database Pemkab Samosir tersebut hingga di Tahun Anggaran 2026 mendatang.
“Bagaimana teknisnya nanti sampai tahun anggaran 2026 mendatang akan menjadi tugas kami DPRD bersama Pemkab Samosir. Intinya, kami akan perjuangkan seluruh tenaga honorer untuk bisa seluruhnya diangkat menjadi pegawai,” tutupnya.
(cw8/nusantaraterkini.co)
