Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Anggaran Pendidikan khususnya Program Indonesia Pintar (PIP) untuk kesejahteraan guru honorer, serta revitalisasi sekolah mengalami kenaikan di tahun depan.
Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfan mengatakan, dengan tambahan anggaran PIP diharapkan kedepan tidak ada lagi guru honorer yang bergaji Rp 300 ribu tahun depan.
Lalu Hadrian menyatakan pihaknya mengapresiasi adanya tambahan anggaran, namun mengaku masih kecewa karena tantangan besar dunia pendidikan memerlukan solusi cepat dan menyeluruh.
Baca Juga : Guru Honorer di Pemalang Cabuli 4 Murid SD
“Kami (Komisi X DPR) sejak awal mendorong agar PIP juga diberikan kepada siswa TK, karena program wajib belajar yang kita canangkan adalah 13 tahun. Sayangnya, dalam rancangan anggaran yang disepakati hari ini, PIP untuk TK belum masuk, begitu juga penambahan nominal untuk SD dan SMP,” ujarnya, Selasa (16/9/2025).
Selain itu, ia menyoroti persoalan kesejahteraan guru honorer yang hingga kini masih belum mendapatkan perhatian memadai. Saat ini, masih banyak guru honorer yang tidak mendapatkan kesejahteraan yang layak.
“Guru honorer kita masih menerima Rp300.000 per bulan, angka yang jelas tidak manusiawi di era sekarang. Mereka adalah pejuang pendidikan, namun kesejahteraan mereka masih sangat minim. Kami meminta perhatian khusus dari Presiden agar di tahun 2026 tidak ada lagi guru yang digaji Rp300.000,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, legislator dapil NTB II itu juga menekankan perlunya revitalisasi sekolah, terutama di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar). Masih banyak gedung sekolah yang rusak dan memprihatinkan.
Baca Juga : Tuntut Kejelasan Nasib, Ratusan Guru Honorer Demo di Kantor DPRD Provinsi Jabar
“Kondisi sekolah-sekolah kita sangat memprihatinkan. Banyak yang rusak, bahkan masih ada yang tidak memiliki MCK. Ini jelas tidak normal. Anggaran revitalisasi sekolah harus ditingkatkan, setidaknya sama dengan tahun 2025, bahkan lebih. Apalagi Presiden sudah menegaskan, tidak boleh ada sekolah yang bocor, apalagi roboh,” jelasnya.
Untuk itu Komisi X DPR akan terus menyuarakan kebutuhan tersebut agar cita-cita meningkatkan kualitas pendidikan nasional dapat terwujud.
“Meski anggaran yang ada hari ini terbatas, kami tetap berjuang. Kami yakin selalu ada cahaya di ujung terowongan, dan itu menjadi motivasi kita bersama,” tandasnya.
Baca Juga : Kompolnas Desak Polda Sumut Tahan Tersangka Kasus Seleksi PPPK Langkat dan Soroti Dugaan Kriminalisasi
Sebelumnya diberitakan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menetapkan Pagu Definitif Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp55,4 triliun. Penetapan ini disampaikan langsung oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI.
Angka tersebut mencakup tambahan anggaran sebesar Rp400 miliar hasil pembahasan Panja Belanja Pemerintah Pusat pada 11 September 2025.
(cw1/Nusantaraterkini.co)
