Anggota DPR: Presiden Perlu Evaluasi Menteri yang Belum Bekerja Secara Maksimal

Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Anggota DPR RI Said Abdullah menilai Presiden Prabowo Subianto perlu melakukan evaluasi terhadap jajaran menterinya. Alasannya Said melihat ada pembantunya yang masih gagap mengikuti irama presiden, alias belum bekerja secara maksimal.

"Kalau melihat orkestrasi dari jajaran kementerian, memang saya berharap presiden dan hari ini bisa mengevaluasi para menteri di kabinetnya dan ada yang tertatih-tatih, ada yang gagap untuk mengikuti irama presiden yang begitu cepat," ujarnya, Sabtu (8/2/2025).

Said lantas menyinggung soal adanya kebijakan menteri Kabinet Merah Putih yang justru membebani Prabowo selaku presiden. Bahkan kata Said, tidak jarang Prabowo harus turun tangan gara-gara kebijakan tersebut.

"Ada menteri yang membuat kebijakan justru kebijakannya membebani Bapak Presiden. Sehingga Presiden, ketika kebijakan itu dikeluarkan oleh menteri, akhirnya Presiden sampai langsung turun tangan untuk menyetop kebijakan menteri tersebut," kata Ketua Badan Anggaran DPR itu.

Baca Juga: Kebijakan Timbulkan Kontroversial di Masyarakat, Prabowo Dinilai Perlu Lakukan Reshuffle Kabinet

Misalnya, lanjut Said, terkait dengan pelarangan pengecer menjual gas elpiji 3 kilogram. Akibat kebijakan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia itu, banyak masyarakat yang mengantre untuk membeli gas melon di pangkalan. Bahkan sampai ada warga yang meninggal dunia karena kelelahan mencari gas tersebut.

"Elpiji karena menimbulkan keriuhan kegaduhan kemudian kebijakan yang ditempuh juga belum diuji tingkat validitasnya, tingkat kecanggihannya," kata Said.

"Seharusnya setiap kebijakan itu kalau menyangkut hajat hidup orang banyak setidaknya dilakukan pilot project dahulu di beberapa titik kabupaten/kota. Bukan langsung begitu saja diterapkan pangkalan jadi TG sentral, itu bikin chaosly di masyarakat bawah," lanjutnya.

Baca Juga: Usai Lebaran, Menteri Viral di Medsos Bakal jadi Target Reshuffle Prabowo

Bahkan belum sehari diberlakukan, Prabowo sampai turun tangan dengan mencabut larangan tersebut. Meski begitu, kata Said, Presiden Prabowo adalah orang yang paling mengetahui siapa menteri yang dianggap layak direshuffle dari kabinet.

"Jadi hemat saya, presiden sesungguhnya lebih tahu mana yang layak di-reshuffle dan mana yang diteruskan, dan mana saya kementerian yng perlu digenjot, perlu effort, untuk mencapai asta cita sebagai mimpi presiden," pungkasnya.

(cw1/Nusantaraterkini.co)