Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Dampak konflik yang terjadi di Iran mulai memicu tekanan ekonomi global. Sebanyak 27 negara dilaporkan mengajukan pendanaan darurat kepada Bank Dunia untuk mengantisipasi dampak krisis, terutama lonjakan harga bahan bakar dan tekanan fiskal.
Berdasarkan laporan Reuters, Minggu (24/5/2026), Bank Dunia belum mengungkap identitas negara-negara yang mengajukan bantuan maupun total nilai pendanaan yang diminta dalam dokumen internal tersebut.
Meski demikian, disebutkan bahwa tiga negara telah memperoleh persetujuan pencairan dana darurat, sementara sisanya masih dalam tahap proses evaluasi.
Baca Juga : Harga Minyak Dunia Kembali Melonjak, Ketidakpastian Konflik Iran Picu Kekhawatiran Pasar
Sebelumnya, pejabat dari Kenya dan Irak mengonfirmasi bahwa negara mereka mengajukan bantuan pendanaan darurat guna menahan dampak kenaikan harga energi yang membebani kondisi keuangan nasional.
Sebanyak 27 negara tersebut merupakan bagian dari 101 negara yang telah memiliki akses terhadap fasilitas pembiayaan darurat Bank Dunia. Dari jumlah itu, 54 negara tercatat masuk dalam skema Rapid Response Option yang memungkinkan negara peminjam mengalihkan hingga 10 persen sisa dana proyek yang belum dicairkan untuk kebutuhan mendesak.
Presiden Bank Dunia, Ajay Banga, sebelumnya menyatakan lembaganya memiliki skema pendanaan darurat dengan nilai mencapai USD 20 hingga 25 miliar yang siap digunakan dalam situasi krisis.
Baca Juga : Rupiah Hari Ini Masih Tertekan di Rp17.730 per Dolar AS, Harapan Damai Timur Tengah Redakan Tekanan Pasar
Sementara itu, Kepala Dana Moneter Internasional (IMF), Kristalina Georgieva, mengatakan terdapat 12 negara yang saat ini berharap memperoleh bantuan jangka pendek dari IMF dengan nilai antara USD 20 hingga 50 miliar.
Direktur Pusat Kebijakan Pembangunan Global Universitas Boston, Kevin Gallagher, menilai banyak negara lebih memilih mengakses bantuan Bank Dunia dibandingkan IMF.
Menurutnya, program bantuan IMF biasanya disertai kebijakan penghematan anggaran yang berpotensi memicu tekanan sosial dan ekonomi di dalam negeri, seperti yang terjadi di Kenya.
Baca Juga : Legislator Sartono Minta BUMN Fokus ke Core Bussiness
(Dra/nusantaraterkini.co).
