Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) digadang-gadang sebagai mesin baru pengelolaan aset negara dengan nilai fantastis lebih dari US$900 miliar.
Namun, di balik peluncuran megah dan klaim ambisius, muncul peringatan keras: tanpa komunikasi publik yang transparan dan berbasis bukti, Danantara berisiko kehilangan legitimasi di mata rakyat.
Baca Juga : Prabowo Pangkas Bunga Kredit Mikro Jadi 8% dan Tegaskan Kelanjutan Makan Bergizi Gratis
Pakar komunikasi politik Hendri Satrio (Hensa) menilai Danantara tidak bisa hanya mengandalkan simbol kekuasaan dan seremoni elite untuk memperoleh kepercayaan publik. Menurutnya, komunikasi yang tertutup dan elitis justru akan memperkuat kecurigaan bahwa lembaga ini adalah alat sentralisasi kekuasaan, bukan instrumen pembangunan bersama.
Baca Juga : Bahas Ideologi Pembangunan Prabowo, Teguh Santosa: Partisipasi Diperlukan untuk Atasi Stagnasi Ekonomi
“Kalau komunikasinya tidak transparan, tidak partisipatif, dan tidak berbasis bukti, Danantara bisa dipersepsikan sebagai proyek elite yang jauh dari kepentingan rakyat, terutama masyarakat di daerah,” ujar Hensa, Sabtu (24/1/2026).
Pendiri lembaga survei KedaiKOPI ini menegaskan, publik saat ini tidak lagi mudah diyakinkan oleh jargon besar dan janji manis. Yang dibutuhkan adalah narasi keadilan, kejelasan arah kebijakan, serta bukti konkret manfaat Danantara bagi masyarakat luas.
Baca Juga : Danantara Beli Lahan Kampung Haji, Komisi VI: Proses Pembangunan Harus Akuntabel dan Transparan
“Publik butuh bukti, bukan sekadar klaim. Mereka ingin tahu: siapa yang diuntungkan, bagaimana mekanismenya, dan apa dampaknya bagi daerah,” tegasnya.
Baca Juga : KPK Larang Keras Penggunaan Mobil Dinas untuk Mudik demi Menjaga Marwah Aset Negara
Peluncuran Danantara yang dihadiri tiga presiden justru, menurut Hensa, menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi menunjukkan kekuatan politik, namun di sisi lain meningkatkan tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik.
“Semakin besar panggungnya, semakin besar pula tuntutan keterbukaannya. Tanpa itu, harapan publik bisa berubah menjadi kekecewaan,” kata Hensa.
Baca Juga : Amankan Aset Negara, KAI Sumut Sertifikasi 1 Juta Meter Persegi Lahan di 2025
Ia menilai, jika komunikasi publik hanya bersifat satu arah dan defensif, Danantara yang diluncurkan Presiden Prabowo Subianto pada 24 Februari 2025 justru berpotensi memicu resistensi sosial, meski secara ekonomi memiliki potensi besar sebagai penggerak pembangunan nasional.
“Tanpa dialog dan keterbukaan, Danantara bisa menjadi simbol baru elitisme ekonomi, bukan lokomotif kesejahteraan,” pungkasnya.
(Cw1/Nusantaraterkini.co)
