Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co, JAKARTA — Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad bersama perwakilan pemerintah menggelar rapat koordinasi terkait percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di tiga provinsi di Sumatera.
Pertemuan tersebut mempertemukan Satgas DPR RI dengan Satgas Pemulihan dan Rekonstruksi dari pemerintah.
Dasco menyampaikan bahwa rapat membahas rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi yang telah disetujui pemerintah, termasuk dukungan anggaran untuk pelaksanaan program pemulihan.
Baca Juga : Usai Bertemu Dasco, Bahlil Pastikan Ekspor SDA dan Hilirisasi Berjalan Normal
“Kami tadi sudah membahas rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi yang telah disetujui pemerintah. Anggarannya juga sudah disetujui sehingga koordinasi dilakukan agar kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan dengan baik,” ujar Dasco saat jumpa pers bersama perwakilan Pemerintah seperti Menteri dalam negeri Tito Karnavian, Menteri Perumahan Maruarar Sirat dan Kepala Badan Komunikasi (Bakom) M Qodari, di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (25/5/2026).
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan bahwa pemerintah kini memasuki tahap pemulihan permanen setelah sebelumnya melewati masa tanggap darurat dan transisi pasca bencana.
Menurut Tito, penanganan bencana dilakukan melalui tiga tahapan utama, yakni tanggap darurat, masa transisi, dan rehabilitasi-rekonstruksi permanen. Ia menilai progres penanganan sejauh ini berjalan cukup baik.
Baca Juga : Dasco: Masukan Geopolitik Penting, tapi Frekuensi Kunker Presiden Harus Fleksibel
“Pemerintahan di tingkat kabupaten, kecamatan hingga desa sudah kembali berjalan. Listrik, BBM, internet, rumah sakit, dan puskesmas umumnya sudah beroperasi normal, meskipun masih ada beberapa wilayah terisolasi akibat longsor,” kata Tito.
Ia menyebutkan akses jalan nasional dan jembatan nasional di wilayah terdampak pada umumnya telah kembali terhubung, meski sebagian masih menggunakan jembatan darurat seperti Bailey, Amco, maupun jembatan gantung.
Dalam sektor pendidikan, Tito mengungkapkan dari total 4.922 sekolah terdampak, mayoritas sudah kembali digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Namun, sejumlah sekolah masih menggunakan tenda darurat atau menumpang di sekolah lain, terutama di kawasan yang harus direlokasi.
Baca Juga : Jelang Rakernas APEKSI XVIII, Pemko Medan Matangkan Persiapan Sambut Wali Kota se-Indonesia
“Sekitar 3.800 sekolah sudah kembali digunakan setelah dilakukan perbaikan. Sisanya masih dalam proses penanganan,” ujar bekas Kapolri ini.
Pemerintah juga memastikan seluruh pengungsi secara bertahap dipindahkan dari tenda ke hunian sementara (huntara). Proses terakhir dilakukan di Kecamatan Sengkrak, Aceh Tamiang.
Dalam rapat tersebut, pemerintah juga memaparkan rencana induk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang akan dilaksanakan selama tiga tahun, mulai 2026 hingga 2028.
Baca Juga : APKPSI Gelar Rakor dalam Rangka Orientasi Penyelenggaraan Program Kerja Tahun 2026
Program tersebut mencakup 11.512 kegiatan pembangunan dan pemulihan, meliputi jalan, jembatan, sekolah, infrastruktur sungai, hingga hunian tetap bagi warga terdampak.
Total anggaran yang disiapkan mencapai Rp100,166 triliun untuk tiga tahun. Rinciannya, Rp38,9 triliun pada 2026, Rp32,9 triliun pada 2027, dan Rp28,2 triliun pada 2028.
Tito menjelaskan, porsi anggaran terbesar dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur melalui Kementerian Pekerjaan Umum dengan total sekitar Rp69 triliun selama tiga tahun.
Selain itu, pembangunan hunian tetap melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman mencapai Rp7,4 triliun selama dua tahun.
“Prioritas utama tahun 2026 adalah infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, sungai, sekolah, dan hunian tetap agar masyarakat bisa segera kembali beraktivitas normal,” pungkas Tito.
(LS/Nusantaraterkini.co)
