Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co, JAKARTA–Instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan bersih-bersih di tubuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendapat dukungan politik dari DPR. Anggota Komisi VI DPR RI, Nasim Khan, menegaskan langkah tersebut harus dijalankan secara serius, menyeluruh, dan tanpa kompromi terhadap praktik korupsi yang selama ini membebani BUMN.
Nasim menilai perintah Presiden Prabowo merupakan sinyal kuat bahwa negara tidak lagi mentoleransi tata kelola BUMN yang buruk, sarat kepentingan, dan merugikan keuangan negara.
Baca Juga : Diplomasi Parlemen: Strategi DPR RI Menjadi Jembatan Perdamaian di Tengah Gejolak Global
“Kami mendukung penuh sikap Presiden Prabowo. Setiap indikasi pelanggaran hukum di BUMN, baik yang melibatkan pimpinan aktif maupun mantan pimpinan, wajib ditindaklanjuti. Tidak boleh ada perlakuan istimewa atau perlindungan politik,” kata Nasim Khan, Senin (9/2/2026).
Baca Juga : Kurniasih Mufidayati: Pendidikan Bukan Sekadar Sistem, Tapi Investasi Masa Depan Bangsa
Menurut Nasim, peringatan keras Presiden kepada jajaran pimpinan BUMN—termasuk mereka yang sudah tidak lagi menjabat—harus dimaknai sebagai komitmen penegakan hukum tanpa pandang bulu. Namun, ia mengingatkan proses hukum tetap harus berjalan profesional dan transparan, agar tidak berubah menjadi sekadar manuver politik.
“Penegakan hukum harus tegas, tetapi juga akuntabel. Jangan sampai bersih-bersih BUMN hanya menjadi slogan, sementara praktik lama tetap dilestarikan secara terselubung,” tegas legislator asal Jawa Timur tersebut.
Baca Juga : Program HK Mengajar Hadir di Medan, Bekali Siswa SMKN 14 Dunia Kerja dan Teknologi Konstruksi
Nasim juga menyoroti dampak sistemik dari tata kelola BUMN yang buruk. Ia menyebut korupsi dan salah urus tidak hanya menggerus keuangan negara, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap institusi negara.
Baca Juga : Prabowo Dinilai Gagal Bangun Optimisme Ekonomi dalam Pidato Kebijakan Ekonomi dan Fiskal di DPR
“BUMN adalah wajah negara di sektor ekonomi. Ketika kinerjanya anjlok dan kasus korupsi terus muncul, yang rusak bukan hanya neraca keuangan, tetapi juga legitimasi pemerintah,” ujarnya.
Terkait sejumlah BUMN yang dilaporkan mengalami penurunan kinerja dan pendapatan signifikan, Nasim meminta pemerintah tidak menutup-nutupi fakta. Ia menegaskan publik berhak mengetahui kondisi riil perusahaan-perusahaan negara, terutama yang menyangkut potensi kerugian negara.
Baca Juga : Prabowo Bertemu Jusuf Kalla: Bahas Investasi Rp70 Triliun untuk Swasembada Energi Nasional
“Penurunan kinerja BUMN memang dipengaruhi banyak faktor, mulai dari ekonomi global hingga kebijakan sektor. Tapi data kerugian dan kondisi keuangan harus dibuka ke publik setelah audit selesai. Transparansi adalah kunci,” katanya.
Baca Juga : Menaker Serahkan Instrumen Asli Ratifikasi Konvensi ILO 188 kepada Dirjen ILO
Lebih jauh, Nasim mengingatkan bahwa agenda bersih-bersih tidak boleh berhenti pada penindakan hukum semata. Pemerintah, menurutnya, harus berani melakukan restrukturisasi dan transformasi menyeluruh terhadap BUMN, termasuk memutus mata rantai politik dalam penempatan jabatan strategis.
“Kalau direksi dan komisaris masih diisi berdasarkan kedekatan politik, bersih-bersih BUMN hanya akan menjadi formalitas. Meritokrasi harus ditegakkan, pengawasan diperkuat, dan orientasi kinerja harus nyata,” tandasnya.
Nasim menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa keberhasilan agenda bersih-bersih BUMN akan menjadi ujian awal kepemimpinan Presiden Prabowo dalam membuktikan komitmen reformasi ekonomi dan pemberantasan korupsi secara konkret, bukan simbolik.
“Inilah momen pembuktian. Publik menunggu, apakah bersih-bersih BUMN benar-benar dijalankan, atau hanya berhenti sebagai retorika kekuasaan,” pungkasnya.
(LS/Nusantaraterkini.co)
