Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co, JAKARTA — Peneliti Lucius Karus menilai pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Paripurna DPR terkait penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) belum memberikan terobosan berarti bagi publik, khususnya dalam merespons situasi ekonomi nasional yang tengah menghadapi tekanan.
Menurut Lucius, kehadiran langsung Presiden dalam agenda yang biasanya disampaikan Menteri Keuangan semestinya menjadi momentum untuk menjelaskan kondisi ekonomi terkini. Tentunya juga langkah strategis pemerintah dalam mengatasi berbagai persoalan riil, seperti pelemahan rupiah, tekanan terhadap IHSG, hingga evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih.
Baca Juga : Firman Soebagyo Dukung Penyesuaian Harga Pertamax, Sebut Langkah Rasional Jaga APBN
“Harapannya Presiden bisa menjelaskan bagaimana program-program itu ditempatkan dalam konteks ekonomi makro saat pasar saham dan nilai tukar sedang melemah. Namun yang muncul justru lebih banyak pidato politik ketimbang penjelasan ekonomi,” ujar Lucius, Kamis (21/5/2026).
Ia menilai pidato Presiden lebih banyak berisi janji, jargon, dan pernyataan politik yang kerap disampaikan dalam momentum politik. Beberapa isu ekonomi memang disinggung, namun menurutnya disampaikan dalam kerangka politik, bukan sebagai penjelasan kebijakan ekonomi yang konkret.
Lucius juga menyoroti sejumlah pernyataan Presiden terkait dugaan praktik backing proyek oleh aparat maupun pihak tertentu, termasuk pernyataan mengenai posisi PDI Perjuangan sebagai oposisi yang disebut masih terlibat dalam sejumlah proyek. Selain itu, Presiden kembali menyinggung konsep ekonomi kerakyatan sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945.
Baca Juga : DSI Jadi Perantara Tunggal Ekspor SDA, Danantara Pastikan Kontrak Bisnis Tetap Berjalan
“Pernyataan-pernyataan seperti itu bukan hal baru. Sudah sering disampaikan, tetapi publik belum melihat tindak lanjut atau eksekusi nyata,” katanya.
Baca Juga : Firman Soebagyo: Kebijakan Satu Pintu Ekspor SDA Bisa Perkuat Posisi Indonesia di Pasar Global
Meski demikian, Lucius menilai ada satu isu yang cukup serius dalam pidato tersebut, yakni rencana pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) terkait mekanisme ekspor nasional.
Menurutnya, pemerintah disebut ingin seluruh aktivitas ekspor dilakukan melalui satu jalur yang disediakan negara, sehingga perusahaan swasta tidak lagi dapat melakukan transaksi langsung dengan perusahaan di luar negeri seperti selama ini.
Baca Juga : Program HK Mengajar Hadir di Medan, Bekali Siswa SMKN 14 Dunia Kerja dan Teknologi Konstruksi
“Kebijakan ini terlihat mencerminkan kecenderungan sentralistis karena pemerintah ingin menjadi pusat dari seluruh mekanisme ekspor. Ini perlu dikaji secara matang agar tidak menjadi bumerang bagi perekonomian nasional,” ujarnya.
Lucius menambahkan, secara momentum Presiden dinilai belum mampu memanfaatkan forum paripurna DPR untuk membangun optimisme publik di tengah kondisi ekonomi yang dinilai sedang tidak baik-baik saja.
(LS/Nusantaraterkini.co)
