Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Golkar, Firman Subagyo mengingatkan pentingnya memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah meningkatnya tensi geopolitik global, mulai dari perang dagang hingga konflik energi internasional.
Menurutnya, Indonesia tidak bisa terus bergantung pada impor pangan, energi, dan teknologi jika ingin memiliki fondasi ekonomi yang kuat dan tahan terhadap guncangan global.
Baca Juga : Firman Subagyo: Dudung Abdurachman Punya Modal Kuat Pimpin KSP, Memiliki Karakter dan Integritas
“Perang sekarang ini tidak cuma pakai rudal, tetapi juga menggunakan tarif, rantai pasok dan data,” ujarnya, Kamis (21/5/2026).
Baca Juga : Firman Subagyo: Badan Karantina Merupakan Bamper Negara
Ia menilai Indonesia membutuhkan strategi ekonomi baru yang lebih mandiri dan realistis agar tidak mudah terjebak dalam ketergantungan terhadap negara lain.
Menurut Firman, ada enam strategi utama yang perlu dilakukan pemerintah untuk memperkuat ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.
Baca Juga : Komisi XI: Kesehatan Finansial Keluarga Adalah Pilar Utama Ketahanan Ekonomi
Salah satu langkah utama yang disorot adalah mengurangi ketergantungan impor pangan, energi, chip teknologi, dan obat-obatan. Firman menyinggung tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor kedelai dari Amerika Serikat untuk kebutuhan tahu dan tempe.
Baca Juga : DPR Ingatkan Lonjakan Dolar AS Ancam Ketahanan Pangan, Minta Pemerintah Kurangi Ketergantungan Impor
“Ironisnya, menurut penelitian ahli gizi internasional, kedelai terbaik di dunia justru berasal dari Indonesia. Tetapi kita malah tidak serius menanam kedelai sendiri,” katanya.
Ia juga menyoroti tingginya impor gandum yang dinilai selama ini dikuasai kelompok oligarki. Padahal, Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan pangan alternatif berbasis singkong dan komoditas lokal lainnya.
Baca Juga : Pemerintah Didesak Hapus Kartel Impor Pangan
Firman mencontohkan inovasi di China yang telah mengembangkan singkong menjadi tepung mokaf hingga bahan baku roti dan beras sintetis. Namun menurutnya, inovasi serupa di Indonesia belum mendapat dukungan serius dari pemerintah.
“Setiap hari kita makan mi, tetapi bahan bakunya bukan dari Indonesia. Kita hanya menjadi produsen dengan keuntungan kecil, sedangkan keuntungan besar dinikmati negara produsen gandum,” ujarnya.
Selain pangan, Firman menilai sektor energi menjadi titik rawan nasional. Ia mendesak percepatan pengembangan energi baru terbarukan (EBT), termasuk panas bumi dan bioenergi berbasis kelapa sawit.
Menurutnya, Indonesia terlalu lama bergantung pada minyak dan batu bara sehingga rentan terhadap gejolak harga energi global akibat konflik geopolitik di Timur Tengah maupun perang Rusia-Ukraina.
“RUU Energi Baru dan Terbarukan sudah bertahun-tahun dibahas tetapi tidak selesai-selesai, padahal cadangan energi terbarukan kita luar biasa,” katanya.
Firman juga mengkritik kebijakan ekonomi pemerintah yang dinilai terlalu optimistis terhadap janji investasi asing. Ia menyinggung sejumlah proyek besar yang diumumkan pemerintah namun tidak pernah terealisasi.
“Setiap kunjungan luar negeri selalu diumumkan kontrak investasi miliaran dolar, tetapi realisasinya mana?” ujarnya.
Di sektor pertanian, Firman menilai Indonesia tertinggal dibanding Vietnam dan China karena lemahnya perlindungan terhadap inovasi petani.
Ia juga mengkritik sistem pupuk yang dinilai terlalu dimonopoli negara sehingga membatasi perkembangan pupuk organik swasta.
“Di Vietnam, petani dilindungi dan diberi ruang berinovasi. Sementara di Indonesia, pupuk masih dimonopoli. Padahal pupuk organik sangat dibutuhkan untuk memperbaiki kesuburan tanah,” katanya.
Firman mengingatkan, ketegangan geopolitik global telah berdampak langsung terhadap kenaikan harga pangan dan biaya logistik nasional, termasuk kenaikan harga solar industri dan terganggunya distribusi pupuk akibat konflik internasional.
“Siapa yang jadi korban? Ya masyarakat sebagai konsumen. Mereka yang harus menanggung kenaikan harga kebutuhan pokok akibat dampak geopolitik dan ekonomi global,” ujarnya.
Ia menegaskan kebangkitan ekonomi nasional harus dimulai dari desa dan penguatan usaha kecil menengah (UKM).
Menurutnya, pengalaman krisis 1998 membuktikan sektor pertanian dan UKM menjadi penyangga utama ekonomi nasional saat krisis melanda.
“Negara yang kuat itu fondasinya desa dan UKM. Itu yang harus diperkuat kalau kita ingin ekonomi Indonesia tahan menghadapi tekanan global,” tutupnya.
(LS/Nusantaraterkini.co)
