Nusantaraterkini.co, JAKARTA — Anggota Komisi IV DPR Rina Sa’adah mengingatkan pemerintah untuk mewaspadai dampak penguatan dolar Amerika Serikat terhadap sektor pangan nasional.
Menurutnya, gejolak nilai tukar rupiah harus disikapi secara cermat agar tidak mengganggu stabilitas harga pangan dan biaya produksi di dalam negeri.
Baca Juga : Bangkit dari Banjir, Abdul Rozzaq Sulap Lahan Penuh Lumpur Menjadi Kebun Cabai Produktif
Rina menilai kondisi rupiah perlu dianalisis secara objektif dengan membandingkan pergerakannya terhadap mata uang negara-negara ASEAN seperti Malaysia, Thailand, Philippines, dan Vietnam.
Baca Juga : Dinkes Catat Angka TBC di Sumsel Tembus 6.699 Kasus per Mei 2026, Palembang Terbanyak
Jika pelemahan rupiah lebih dalam dibandingkan negara-negara tersebut, pemerintah perlu mengevaluasi faktor domestik yang memengaruhi pasar.
“Yang perlu kita lihat bukan hanya angka kurs rupiah terhadap dolar AS, tetapi juga bagaimana posisi Indonesia dibandingkan negara-negara tetangga. Jika pelemahan mata uang terjadi hampir merata di kawasan, maka tekanan tersebut lebih banyak dipengaruhi faktor eksternal,” ujarnya, Kamis (4/6/2026).
Baca Juga : Diplomasi Parlemen: Strategi DPR RI Menjadi Jembatan Perdamaian di Tengah Gejolak Global
Meski demikian, ia menegaskan pemerintah tidak boleh lengah. Pasalnya, depresiasi rupiah berpotensi meningkatkan biaya impor berbagai komoditas dan bahan baku strategis yang masih dibutuhkan sektor pertanian dan perikanan nasional.
Baca Juga : Kurniasih Mufidayati: Pendidikan Bukan Sekadar Sistem, Tapi Investasi Masa Depan Bangsa
Menurut Rina, sejumlah kebutuhan penting seperti kedelai, gandum, garam industri, hingga bahan baku pakan ternak masih bergantung pada pasokan luar negeri.
Kenaikan biaya impor komoditas tersebut dikhawatirkan akan membebani pelaku usaha serta meningkatkan biaya produksi di tingkat petani, peternak, dan nelayan.
Baca Juga : BI Naikkan Suku Bunga Jadi 5,50%, Rupiah Berpeluang Kembali Menguat ke Level Rp17.000 per Dolar AS
“Yang menjadi perhatian kami bukan sekadar pergerakan kurs, melainkan dampaknya terhadap biaya produksi dan ketahanan pangan nasional. Jika biaya impor meningkat, maka tekanan terhadap harga pangan dan biaya produksi petani, peternak, nelayan, serta pelaku usaha perikanan juga akan semakin besar,” kata Legislator dapil Jabar ini.
Baca Juga : IHSG Ambles 4 Persen dan Rupiah Tembus Rp18.176, Pemerintah Diminta Tak Hanya Andalkan Retorika
Untuk mengurangi risiko tersebut, Komisi IV DPR mendorong pemerintah mempercepat program swasembada pangan dan mengurangi ketergantungan terhadap impor. Upaya itu dapat dilakukan melalui penguatan industri pakan lokal, pengembangan benih unggul nasional, serta pemberian subsidi yang tepat sasaran bagi petani dan nelayan.
Rina juga menilai tingginya ketergantungan pada impor membuat perekonomian nasional rentan terhadap gejolak global. Karena itu, ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas pasokan pangan dan daya beli masyarakat.
“Ketahanan pangan harus menjadi prioritas. Dengan memperkuat produksi dalam negeri, kita dapat mengurangi dampak gejolak ekonomi global sekaligus menjaga kesejahteraan petani, nelayan, dan masyarakat luas,” pungkas anggota Banggar DPR ini.
(LS/Nusantaraterkini.co)
