Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Oleh: Ronny Steven Hutapea
PERNAH dengar istilah “money laundering” alias pencucian uang?. Istilah ini sering muncul di berita, terutama saat ada kasus besar yang melibatkan pejabat, pengusaha, atau bahkan influencer.
Tapi sebenarnya, apa sih pencucian uang itu, dan seberapa serius hukum menanggapinya di Indonesia?
Apa Itu Pencucian Uang?
Secara sederhana, pencucian uang adalah upaya seseorang untuk “membersihkan” uang hasil kejahatan agar terlihat seperti uang yang didapat secara halal.
Misalnya, uang hasil korupsi, perdagangan narkoba, atau kejahatan lain digunakan untuk membeli properti, mobil mewah, atau bahkan dibuka jadi usaha agar asal-usulnya tidak terdeteksi.
Baca Juga : Operasi Inggris Bongkar Jaringan Pencucian Uang Miliaran Dolar untuk Pembiayaan Perang Rusia
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 menjelaskan bahwa pencucian uang terjadi ketika seseorang menyembunyikan, mentransfer, atau mengubah bentuk harta yang diduga berasal dari tindak pidana, dengan tujuan menutupi asal usulnya.
Tahapan Pencucian Uang
Biasanya, prosesnya terdiri dari tiga tahap; Pertama, Placement (penempatan) – uang hasil kejahatan dimasukkan ke sistem keuangan, misalnya lewat setoran bank; Kedua, Layering (pelapisan) – uang itu “diputar” lewat berbagai transaksi agar sulit dilacak, seperti transfer ke banyak rekening atau beli asset; Ketiga, Integration (integrasi) – uang yang sudah “bersih” digunakan untuk kegiatan sah, misalnya investasi, bisnis, atau pembelian properti.
Kenapa Pencucian Uang Berbahaya?
Karena kejahatan ini bisa mengacaukan sistem ekonomi dan keuangan negara.
Uang hasil kejahatan yang “dicuci” membuat data ekonomi tidak akurat, menciptakan persaingan bisnis yang tidak sehat, dan bahkan bisa jadi sumber pendanaan bagi kejahatan lain seperti terorisme atau perdagangan ilegal.
Dasar Hukum dan Sanksinya
Pencucian uang bukan pelanggaran kecil. UU No. 8 Tahun 2010 menegaskan bahwa pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) bisa dijatuhi Pidana penjara maksimal 20 tahun, dan Denda hingga Rp10 miliar. Bahkan, jika pencucian uang dilakukan oleh korporasi atau perusahaan, hukumannya bisa lebih berat — termasuk pencabutan izin usaha dan perampasan aset.
Siapa Saja yang Bisa Terlibat?
Jangan salah, pelaku pencucian uang tidak selalu “bos besar.” Kadang, ada pihak ketiga yang tanpa sadar ikut terlibat seperti pegawai bank, notaris, akuntan, atau pengusaha karena membantu memproses transaksi tanpa memeriksa asal usul uangnya.
Baca Juga : Kejagung Resmi Terbitkan DPO Cheryl Darmadi terkait Pencucian Uang Duta Palma Group
Makanya, sekarang banyak sektor diwajibkan menerapkan prinsip KYC (Know Your Customer) alias “kenali nasabahmu.” Tujuannya supaya lembaga keuangan tahu siapa yang bertransaksi dan mencegah penyalahgunaan sistem mereka.
Contoh Kasus Sederhana, Bayangkan seseorang dapat uang Rp5 miliar hasil korupsi. Kalau langsung disimpan di bank, pasti mencurigakan. Jadi dia pecah uang itu ke beberapa rekening, lalu dipakai buka usaha kafe, beli rumah atas nama orang lain, atau investasi saham. Lama-lama, uang itu terlihat “bersih” padahal sumbernya tetap haram.
Cara Mencegah Pencucian Uang
Pemerintah dan lembaga keuangan sudah punya sistem pencegahan, tapi masyarakat juga bisa berperan. Caranya: Pertama, Waspada terhadap transaksi mencurigakan. Misalnya ada orang menawarkan kerja sama dengan dana besar tapi tanpa penjelasan asalnya; Kedua Jangan mau meminjamkan rekening pribadi.
Baca Juga : Bareskrim Tangkap 2 Tersangka TPPU Judol Modus Perusahaan Cangkang, Uang Rp 350 M Disita
Banyak kasus “rekening pinjaman” berujung pada pelanggaran hukum. Ketiga, Gunakan jalur resmi untuk transaksi besar. Hindari transaksi tunai dalam jumlah besar tanpa bukti yang jelas. Ketiga, Edukasi diri tentang keuangan digital dan hukum. Supaya tidak mudah dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
Kesimpulan
Pencucian uang bukan cuma urusan pejabat atau koruptor siapa pun bisa terlibat, bahkan tanpa sadar. Hukum di Indonesia sudah tegas mengatur hal ini, dan kesadaran masyarakat jadi kunci penting dalam mencegah peredaran uang haram. Jadi, kalau ada transaksi yang terasa “aneh” atau tidak masuk akal, lebih baik waspada daripada menyesal. (*)
Penulis adalah Mahasiswa Magister Ilmu Hukum USU
