Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Pakar komunikasi politik Hendri Satrio menilai langkah Jusuf Kalla melaporkan Ade Armando, Grace Natalie, dan Permadi Arya ke polisi tidak bisa dilepaskan dari polemik isu ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang sebelumnya ramai diperbincangkan di ruang publik.
Pria yang akrab disapa Hensa itu mengatakan, persepsi publik telah terbentuk jauh sebelum laporan tersebut mencuat. Menurut dia, berkembang narasi bahwa JK merasa diserang setelah menyampaikan pandangannya terkait isu ijazah Jokowi di hadapan publik.
Baca Juga : Prabowo Bertemu Jusuf Kalla: Bahas Investasi Rp70 Triliun untuk Swasembada Energi Nasional
“Saya akhirnya berkesimpulan juga, ‘oke berarti kita rakyat Indonesia ada pelajaran penting bahwa bila tokoh sekelas Pak JK saja itu kalau bicara di ranah publik itu harus hati-hati,’ padahal sifatnya hanya menasehati,” kata Hensa, Kamis (14/5/2026).
Baca Juga : 40 Ormas Islam Laporkan Ade Armando-Cs ke Bareskrim, Diduga Salah Tafsir Ceramah Jusuf Kalla
Hensa menilai hubungan personal antara JK dan Jokowi seharusnya memungkinkan komunikasi dilakukan secara langsung tanpa perlu membawa persoalan ke ruang publik. Ia menyebut, penyampaian pandangan melalui jalur privat akan lebih efektif untuk meredam polemik.
“JK bisa saja bilang, ‘Pak Jokowi, tunjukkan saja ijazahnya supaya orang tidak berisik, tidak terjadi adu domba.’ Itu bisa dilakukan lewat jalur privat, tidak menggunakan jalur publik. Nah akibatnya begitu jalur publik digunakan oleh Pak JK, liar isunya,” ujarnya.
Baca Juga : Aliansi Ormas Islam Laporkan Ade Armando ke Polisi Terkait Video Ceramah Jusuf Kalla
Menurut Hensa, ketika isu sensitif dibawa ke ruang publik, situasi menjadi sulit dikendalikan karena masing-masing tokoh memiliki basis pendukung yang kuat. Ia pun mempertanyakan mengapa pendukung kedua tokoh tidak saling menghormati sebagai figur bangsa.
Baca Juga : PSI Disarankan Perjelas Posisi Jokowi di Struktur Partai
“Malah saya bingung juga kenapa kemudian pendukung Pak Jokowi tidak menghargai Pak JK sebagai tokoh bangsa. Demikian pula sebaliknya, kenapa kemudian pendukung Pak JK tidak menghargai Pak Jokowi sebagai tokoh bangsa? Kalau ini semua diawali dengan perbincangan di ranah privat pasti tidak seperti ini,” jelasnya.
Hensa juga menyoroti fenomena saling lapor di kalangan publik figur yang dinilainya semakin marak. Menurut dia, banyak persoalan sebenarnya dapat diselesaikan melalui dialog langsung tanpa harus berujung ke jalur hukum.
“Kita terlalu terbiasa bertempur di hal yang sebetulnya bisa diselesaikan dengan pertemuan beberapa pihak dan selesai. Masih ada ruang untuk saling memaafkan,” katanya.
Terkait ruang kebebasan berpendapat dalam demokrasi, Hensa mengutip pemikiran penulis William Blum yang menyebut kesalahan terbesar Amerika Serikat adalah mengekspor demokrasi ke negara yang belum siap menerapkannya.
“Demokrasi bukan hanya soal siap berbicara, tapi juga harus siap mendengarkan. Learn to listen and listen to learn,” ujarnya.
Ia pun mengingatkan para tokoh publik agar lebih bijak memanfaatkan ruang publik, terutama saat membahas isu sensitif yang berpotensi memicu eskalasi di tengah masyarakat.
“Kalau memang Anda tokoh publik dan bisa berkomunikasi secara privat, ya lakukan itu. Bicara saja secara privat. Kalau belum punya nomornya, ya tanya sekarang,” pungkasnya.
(LS/Nusantaraterkini.co)
