Nusantaraterkini.co - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengimbau masyarakat terkhusus yang menerima bantuan sosial (bansos) untuk mengetahui sumber uang dari bantuan tersebut.
Sri Mulyani menilai hal ini guna mengetahui uang yang dikumpulkan melalui pajak masyarakat, dapat ditingkatkan transparansi dan akuntabilitas bagi pemerintah dalam mengeksekusi belanja.
"Mereka yang mampu akan membayar pajak dan tentu mereka mau tahu uang pajaknya untuk apa. Sedangkan yang tidak mampu mendapat bantuan dari pemerintah dan mereka harus tahu uangnya dari mana," kata Sri Mulyani dalam acara Peresmian Rumah Susun ASN di Jayapura, Kamis, (1/2/2024) lalu.
Baca Juga : DPR Ingatkan Potensi Residential Outflow, BI dan Kemenkeu Diminta Waspada
Sri Mulyani mengatakan salah satu cara meningkatkan transparasi dan akuntabilitas adalah dengan memupuk rasa gotong royong. Mengingat bahwa Indonesia dibangun dengan semangat dan perjuangan gotong royong.
"Ini untuk menciptakan suatu iklim akuntabilitas dan juga ownership atau rasa memiliki terhadap negara ini dari seluruh rakyat Indonesia," jelasnya.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu membantah stigma bahwa kehadiran negara di tengah masyarakat hanyalah sebuah retorika. Padahal uang yang dikelola negara didapat dari penerimaan pajak, bea dan cukai, serta dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
Baca Juga : Anggaran Rp8,4 Triliun Reforestasi Sumatera Belum Cair, DPR Desak Kemenkeu Satu Komando
Hasil dari penerimaan negara tersebut dibelanjakan melalui kementerian/lembaga, serta melalui transfer ke daerah dan dana desa.
Hal tersebutlah menggambarkan bagaimana negara hadir di tengah masyarakat.
"Karena masyarakat kita sering merasakan negara hadir, itu menjadi dianggapnya retorika. Kementerian Keuangan berkewajiban dan bertanggung jawab menyampaikan ke masyarakat secara konkret apa artinya kehadiran negara," tuturnya.
Baca Juga : Menkeu Baru Jalan Baru: dari Neolib ke Ekonomi Kerakyatan?
(Ann/Nusantaraterkini.co)
