Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co, JAKARTA — Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa tidak boleh ada toleransi terhadap kekerasan seksual di mana pun, termasuk di lingkungan pendidikan tinggi.
Ia meminta agar setiap kasus ditangani secara tegas dan transparan, bahkan hingga ke ranah pidana jika diperlukan.
“Tidak boleh ada kekerasan seksual di mana pun. Semua harus berani berbicara dan kasus-kasus seperti ini harus ditangani secara adil,” ujar Puan, Kamis (16/4/2026).
Baca Juga : Puan Maharani Soroti Sindiran “Indonesia Gelap” hingga Bendera One Piece di Sidang Tahunan MPR/DPR
Pernyataan tersebut disampaikan menanggapi mencuatnya dugaan kasus kekerasan seksual yang melibatkan sejumlah mahasiswa di lingkungan kampus.
Puan menilai, fenomena ini harus menjadi momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh di dunia pendidikan.
Menurutnya, kampus sebagai ruang intelektual harus menjadi tempat yang aman bagi seluruh civitas akademika, khususnya perempuan.
Baca Juga : DPR: UU TNI Tetap Berlandaskan Supremasi Sipil
Ia juga mendorong agar korban tidak takut melapor dan mendapatkan perlindungan yang layak.
“Harus dievaluasi dan tidak boleh ada pembiaran. Semua pihak harus berani bersuara agar kekerasan seksual bisa dihentikan,” tegasnya.
Selain itu, Puan menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan media dalam menyampaikan kebijakan kepada masyarakat.
Baca Juga : Prediksi Pilpres 2029: Dinamis, Banyak Wajah Baru hingga Bayang-Bayang Penantang
Ia menyebut media memiliki peran strategis sebagai jembatan komunikasi agar kebijakan publik dapat dipahami dan dirasakan manfaatnya oleh rakyat.
Dalam kesempatan tersebut, Puan juga menyinggung berbagai isu lain, mulai dari kondisi ekonomi global hingga pelaksanaan ibadah haji.
Ia mengingatkan pemerintah untuk mengantisipasi dampak ketidakpastian global terhadap sektor industri dalam negeri, termasuk ancaman berhentinya produksi di beberapa sektor.
Baca Juga : Puan Maharani soal Kecaman kepada Aktivis: Kritik Harus Santun
Terkait penyelenggaraan haji, Puan meminta pemerintah memastikan seluruh proses berjalan lancar, termasuk soal penerbitan visa dan kesiapan transportasi. Ia menegaskan bahwa pelayanan terhadap jemaah harus menjadi prioritas utama.
“Jangan sampai jemaah haji mengalami kendala karena persoalan administratif atau teknis. Semua stakeholder harus memastikan kesiapan secara maksimal,” ujarnya.
Puan berharap berbagai persoalan yang muncul saat ini dapat segera ditangani dengan langkah konkret, sehingga kepercayaan publik terhadap pemerintah tetap terjaga.
(LS/Nusantaraterkini.co).
