Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co, TAPTENG - Ketua DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Ahmad Rivai Sibarani menegur Bupati Masinton Pasaribu saat memberikan sambutan, dalam penyampaian keputusan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2025 di ruang Paripurna DPRD Tapteng, Selasa (2/06/2026).
Kejadian ini berlangsung saat Bupati Tapteng, menyampaikan kata sambutan yang tidak sesuai dengan pembahasan LKPJ Tahun 2025. Dimana Masinton Pasaribu memberi penjelasan soal keadaan Tapteng yang berada pada tingkat kemiskinan yang tinggi sebesar 11,03% setelah Kepulauan Nias dan tingkat pengangguran 7,21% se Provinsi Sumatera Utara.
"Sebenarnya Tapteng tidak layak miskin, karena memiliki sumber daya alam melimpah," ucapnya.
Baca Juga : Tapteng Belum Pulih, Korban Bencana Alam Tetap Kibarkan Merah Putih Meski tak Dapat Bantuan
Ia juga menjelaskan peringkat status indeks desa dengan perbandingan antara Tapanuli Utara dan Tapanuli Selatan, yang mana Tapteng masih dalam status berkembang. Sebanyak 22 desa berada dalam kondisi sangat tertinggal, 28 desa tertinggal, 77 desa berkembang, 6 desa dalam kondisi maju dan 3 desa mandiri.
"Kondisi ini disebabkan oleh tata kelola Desa yang kacau balau," ungkapnya.
Ditengah penjelasan tersebut Ketua DPRD Tapteng menegur Bupati yang memberi sambutan di luar dari pembahasan LKPJ 2025.
Baca Juga : Warga Gunung Meranti, Keluhkan Puluhan Tahun tak Tersentuh Pembangunan Infrastruktur Jalan
"Kita disini membahas tentang LKPJ 2025," tegas Ahmad Rivai Sibarani.
"Soal tingkat kemiskinan dan penjelasan tata kelola desa anda bisa jelaskan pada OPD anda, atau undang DPRD dalam rapat khusus pembahasan tersebut," ujar Ketua DPRD memutus penjelasan Masinton Pasaribu.
Dalam Rapat Paripurna tersebut, akhirnya Masinton mengalihkan sambutannya pada soal pembahasan LKPJ Tahun 2025.
Baca Juga : Dukung Program Presiden Prabowo, Ketua DPRD Madina Cek Lahan untuk Ketahanan Pangan
Penyampaian keputusan DPRD Tapteng tentang rekomendasi terhadap LKPJ anggaran Tahun 2025, dihadiri oleh 20 orang anggota DPRD dari 35 anggota dan sudah sesuai dengan aturan Rapat Paripurna.
(Jjm/Nusantaraterkini.co).
