Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co, JAKARTA-Gelombang intimidasi yang menyasar para penggiat media sosial dan aktivis lingkungan belakangan ini dipandang sebagai sinyal kuat merosotnya kualitas demokrasi di tanah air. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menilai rentetan aksi teror tersebut sangat bertolak belakang dengan status Indonesia yang kerap dibanggakan sebagai negara demokratis di mata dunia.
Ketua DPP PDIP, Andreas Hugo Pareira, mengungkapkan keprihatinannya bahwa fenomena ini merupakan bukti nyata dari kemerosotan standar etika dalam panggung politik nasional. "Ini membuktikan terjadi kemunduran dalam peradaban politik kita," tegas Andreas melalui pernyataan resminya, Jumat (2/1/2026).
Baca Juga : Soal Aksi Teror Bom di Sekolah Internasional, Komisi X: Alarm Serius untuk Perkuat Sistem Keamanan di Lingkungan Pendidikan
Keresahan ini memuncak menyusul rentetan peristiwa mencekam yang dialami oleh sejumlah figur publik yang dikenal vokal di ruang siber. Salah satu kasus menonjol menimpa konten kreator Ramond Dony Adam, atau yang lebih akrab disapa DJ Donny, yang kediamannya menjadi sasaran pelemparan bom molotov serta kiriman bangkai binatang.
Pola intimidasi serupa juga dialami oleh aktivis Greenpeace Iqbal Damanik dan pegiat media sosial Sherly Annavita Rahmi, yang menjadi korban perusakan properti pribadi hingga pengiriman paket berisi benda-benda busuk oleh oknum misterius.
Andreas sangat menyayangkan terjadinya kontradiksi ini, di mana di satu sisi negara menjamin hak rakyat untuk berekspresi dan memilih pemimpin, namun di sisi lain pembiaran terhadap upaya pembungkaman suara masyarakat terus terjadi. Menurutnya, serangan fisik maupun psikis terhadap para pemberi pengaruh (influencer) tersebut jelas dirancang secara sistematis untuk mematikan nalar kritis di masyarakat.
"Kita membanggakan diri menjadi negara demokrasi, di mana hak rakyat mengekspresikan pendapat dijamin oleh negara, rakyat diberikan haknya untuk menentukan siapa pemimpinnya. Sementara di lain pihak ada teror terhadap para influencer yang mengekspresikan suara rakyat," jelas Andreas, seperti dilansir RMOL.
Guna mencegah situasi yang semakin keruh, politisi senior ini menuntut kehadiran negara melalui aparat penegak hukum untuk segera mengusut tuntas dalang di balik aksi-aksi premanisme tersebut.
Ia memperingatkan bahwa jika kasus-kasus ini dibiarkan menguap tanpa penyelesaian hukum yang jelas, maka potensi terjadinya gesekan sosial dan adu domba di tengah masyarakat akan semakin besar.
Baca Juga : ICW Kritik Wacana Pilkada via DPRD: Bandingkan Anggaran Rp37 Triliun dengan Makan Gratis Rp71 Triliun
"Negara melalui para aparat keamanan harus hadir untuk melindungi, mengusut dan menemukan siapa pelaku teror tersebut. Ini penting dilakukan, karena kalau tidak diusut dan ditemukan bisa terjadi adu domba," pungkas Andreas.
(Emn/Nusantaraterkini.co)
