Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co, JAKARTA — Anggota Komisi XI DPR Marwan Cik Asan, meminta pemerintah dan Bank Indonesia (BI) menjaga kepercayaan pasar di tengah tekanan terhadap nilai tukar rupiah yang menembus kisaran Rp17.500 per dolar Amerika Serikat (AS).
Politikus Partai Demokrat itu menilai pelemahan rupiah merupakan sinyal adanya tekanan eksternal dan domestik yang terjadi secara bersamaan. Meski demikian, ia menegaskan kondisi ekonomi Indonesia saat ini tidak dapat disamakan dengan krisis moneter 1998.
Baca Juga : IHSG Anjlok dan Rupiah Tembus Rp18.000/Dolar AS, DPR Minta Pemerintah Pulihkan Kepercayaan Investor
Menurut Marwan, fundamental ekonomi nasional masih relatif kuat. Ia menyebut cadangan devisa Indonesia masih berada pada level aman, rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) tetap terkendali, sistem perbankan relatif sehat, serta rezim nilai tukar mengambang memberi ruang penyesuaian alami terhadap gejolak global.
Baca Juga : Pasar Keuangan Lesu, Marwan Jafar: Investor Asing Tinggalkan RI karena Krisis Kepercayaan
“Cadangan devisa Indonesia masih berada pada level aman, rasio utang pemerintah terhadap PDB masih terkendali, sistem perbankan relatif sehat, dan rezim nilai tukar mengambang memberikan ruang penyesuaian alami terhadap guncangan global,” kata Marwan, Jumat (15/5/2026).
Namun demikian, ia mengingatkan pelemahan rupiah tidak boleh dianggap sepele. Menurutnya, volatilitas nilai tukar yang terlalu tinggi berpotensi memicu imported inflation, meningkatkan biaya utang luar negeri, memperburuk persepsi pasar, hingga menekan daya beli masyarakat dan iklim investasi.
Baca Juga : Wali Kota Tanjungpinang Pelajari Inovasi Qresto ke Pemko Medan
Karena itu, Marwan meminta pemerintah dan BI segera mengambil langkah responsif melalui kebijakan yang terukur, terkoordinasi, dan tidak berorientasi jangka pendek. Ia menilai BI perlu melanjutkan strategi stabilisasi melalui intervensi di pasar spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), dan pasar offshore secara selektif. Namun, intervensi tersebut harus dilakukan dengan perhitungan matang agar tidak menggerus cadangan devisa secara berlebihan.
Baca Juga : BI Naikkan Suku Bunga Jadi 5,50%, Rupiah Berpeluang Kembali Menguat ke Level Rp17.000 per Dolar AS
Selain itu, Marwan menekankan pentingnya penguatan komunikasi kebijakan BI guna menjaga ekspektasi dan kepercayaan pasar.
“Dalam situasi tekanan pasar, persepsi sering kali lebih menentukan dibandingkan data fundamental itu sendiri. Karena itu, forward guidance yang jelas menjadi sangat penting untuk meredam spekulasi,” ujarnya.
Di sisi lain, ia menyambut baik kebijakan pembatasan pembelian dolar AS tanpa underlying transaction. Meski begitu, ia meminta implementasinya dilakukan secara hati-hati agar tidak memicu kepanikan baru di pasar.
Marwan juga mendorong pemerintah memperketat pengawasan terhadap repatriasi devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) yang selama ini masih banyak ditempatkan di luar negeri.
“Kebijakan DHE harus konsisten, tidak berubah-ubah, dan memberikan kepastian hukum agar pelaku usaha tetap percaya,” tuturnya.
Lebih lanjut, ia menilai percepatan penggunaan skema Local Currency Settlement (LCS) dengan negara mitra dagang utama seperti China, Jepang, dan India menjadi langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS dalam transaksi perdagangan internasional.
Menurut Marwan, stabilisasi rupiah tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada BI. Kementerian Keuangan juga dinilai perlu aktif menjaga stabilitas pasar surat utang negara melalui pengelolaan pembiayaan yang fleksibel dan optimalisasi instrumen stabilisasi pasar.
“Tantangan terbesar Indonesia saat ini bukan hanya tekanan global, tetapi bagaimana menjaga konsistensi kebijakan dan membangun kepercayaan pasar,” katanya.
Terkait kebijakan suku bunga, Marwan menilai kenaikan suku bunga memang dapat membantu menahan capital outflow dan menjaga daya tarik aset domestik. Namun, kebijakan yang terlalu agresif berisiko menekan kredit, investasi, dan konsumsi domestik.
Ia menambahkan, stabilisasi jangka pendek memang penting untuk meredam gejolak. Akan tetapi, solusi permanen hanya dapat dicapai melalui penguatan fundamental ekonomi, reformasi struktural, disiplin fiskal, serta kepastian kebijakan yang kredibel.
“Karena itu, pendekatan gradual dan data dependent menjadi pilihan paling rasional agar keseimbangan antara stabilitas nilai tukar dan pertumbuhan ekonomi tetap terjaga,” ujar Marwan.
(LS/Nusantaraterkini.co)
