Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Anggota Komisi XI DPR Marwan Jafar mendesak pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk memulihkan kepercayaan investor global menyusul melemahnya pasar keuangan domestik.
Desakan tersebut disampaikannya, setelah Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah ke level 5.644,23 dan nilai tukar rupiah menembus Rp18.041 per dolar Amerika Serikat pada perdagangan Kamis (4/6/2026).
Baca Juga : Marwan Jafar Kritik Wacana MBG untuk Anak PMI: Urus Dalam Negeri Masih Kalang Kabut
Selain itu, Marwan juga menyoroti derasnya arus modal keluar (capital outflow) dari pasar keuangan Indonesia. Berdasarkan data yang ada, investor asing mencatatkan jual bersih (net sell) sebesar Rp66,20 triliun sepanjang tahun berjalan.
Baca Juga : Sebanyak 18 Saham RI Dicoret dari Indeks MSCI, BEI Didesak Benahi Pasar Modal
Menurutnya, kondisi tersebut perlu mendapat perhatian serius karena terjadi ketika sejumlah pasar negara berkembang lainnya justru menunjukkan kinerja positif.
“Data menunjukkan bahwa sebenarnya investor global tidak sedang menjauhi pasar negara berkembang, melainkan secara spesifik mengurangi eksposur investasi mereka di Indonesia. Berdasarkan indikator Indonesia ETF (EIDO), kita mencatat return minus 28,6 persen sejak awal 2025. Masalah utama bukan soal kemampuan ekonomi kita untuk tumbuh, melainkan runtuhnya kredibilitas dan kepastian hukum Indonesia di mata pasar,” katanya, Jumat (5/6/2026).
Baca Juga : BI Naikkan Suku Bunga Jadi 5,50%, Rupiah Berpeluang Kembali Menguat ke Level Rp17.000 per Dolar AS
Mantan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi itu menilai terdapat sejumlah faktor yang memicu menurunnya kepercayaan investor. Selain melemahnya daya beli masyarakat kelas menengah, tekanan terhadap nilai tukar rupiah, serta outlook negatif dari lembaga pemeringkat internasional,
Marwan menyoroti tingginya risiko komunikasi kebijakan pemerintah.
Ia menilai pelaku pasar kerap dikejutkan oleh kebijakan-kebijakan strategis yang diumumkan secara mendadak tanpa sosialisasi dan komunikasi yang memadai.
Baca Juga : IHSG Berhenti Menguat, Investor Asing Lepas Saham Perbankan dan Komoditas
Marwan mencontohkan, ketika pasar masih berupaya menyesuaikan diri dengan implementasi kebijakan Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) dan aturan baru terkait Devisa Hasil Ekspor (DHE), pemerintah kembali mengeluarkan regulasi baru mengenai pajak UMKM.
“Kebijakan yang suka muncul ujug-ujug misterius ini memberikan pukulan beruntun bagi kenyamanan berinvestasi. Pasar saat ini sebenarnya tidak lagi mencari alasan untuk menjual saham mereka, tetapi mereka sedang mencari alasan buat berhenti menjual. Tugas pemerintah adalah memberikan alasan tersebut melalui kepastian hukum,” ujarnya.
Baca Juga : IHSG Berpeluang Lanjut Rebound, MNC Sekuritas Soroti AMMN, BIPI, MINA dan WIFI sebagai Pilihan Cuan
Legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah III itu meminta pemerintah dan otoritas moneter segera mengambil langkah taktis menjelang penilaian indeks oleh lembaga global seperti FTSE dan MSCI yang dijadwalkan berlangsung pada pertengahan Juni mendatang.
Menurutnya, pemerintah perlu menghentikan kebiasaan mengumumkan regulasi baru yang bersifat restriktif secara mendadak. Setiap kebijakan ekonomi makro, kata dia, harus disampaikan secara transparan, terukur, dan memiliki peta jalan yang jelas.
“Setiap cetak biru kebijakan ekonomi makro harus dikomunikasikan secara transparan, terukur, dan memiliki lini masa yang jelas agar tidak menimbulkan spekulasi negatif,” tegasnya.
Di sisi lain, Marwan juga meminta Bank Indonesia mengoptimalkan seluruh instrumen moneter yang tersedia guna menahan laju pelemahan rupiah agar tidak melampaui level psikologis Rp18.000 per dolar AS yang berpotensi memicu kepanikan di sektor riil.
Selain itu, pemerintah diminta menjaga kredibilitas pengelolaan fiskal dan anggaran negara guna mempertahankan peringkat investasi (investment grade) Indonesia yang saat ini masih stabil dari S&P serta memitigasi dampak outlook negatif yang diberikan Moody’s dan Fitch.
“Pemerintah wajib memberikan jaminan pengelolaan fiskal atau anggaran yang kredibel dan akuntabel untuk mempertahankan peringkat investment grade dari S&P yang saat ini masih stabil, sekaligus memitigasi dampak dari outlook negatif Moody’s dan Fitch,” pungkas Marwan.
(LS/Nusantaraterkini.co)
