Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co, JAKARTA — Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago, menilai persoalan ekonomi Indonesia masih berkutat pada isu mendasar seperti mahalnya harga kebutuhan pokok, lemahnya layanan publik, hingga ketergantungan terhadap impor pangan.
Untuk itu, ia mendesak Presiden Prabowo Subianto turun langsung mengendalikan harga-harga kebutuhan masyarakat.
Baca Juga : Prabowo Bertemu Jusuf Kalla: Bahas Investasi Rp70 Triliun untuk Swasembada Energi Nasional
Pangi mengatakan, mayoritas masyarakat masih menempatkan ekonomi dan kesejahteraan sebagai prioritas utama.
Baca Juga : Menaker Serahkan Instrumen Asli Ratifikasi Konvensi ILO 188 kepada Dirjen ILO
“Data menunjukkan kebutuhan masyarakat tidak bergeser dari persoalan ekonomi, lapangan pekerjaan, harga kebutuhan pokok, pendidikan, kesehatan, jalan dan jembatan,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (21/5/2026).
Ia juga menyoroti tingkat kepuasan publik terhadap pengendalian harga kebutuhan pokok yang dinilainya belum memuaskan. Menurut dia, kenaikan harga beras, telur, minyak goreng, hingga pupuk subsidi menjadi beban berat masyarakat.
Baca Juga : Prabowo Diminta Fokus Pulihkan Ekonomi Ketimbang Respons Kritik
“Harga kebutuhan pokok hari ini tidak terkendali. Presiden harus turun langsung mengawasi,” ujarnya.
Baca Juga : Harga Sejumlah Kebutuhan Pokok Naik di Awal Tahun, Diduga Akibat Masalah Pasokan
Pangi juga mengkritik kebijakan ekonomi pemerintah sebelumnya yang disebut meninggalkan beban fiskal besar akibat utang negara. Ia menilai pembayaran bunga utang yang terus membengkak menjadi salah satu faktor yang membebani kondisi ekonomi saat ini.
Selain itu, ia menyinggung lemahnya pengawasan negara terhadap sumber daya alam, termasuk dugaan kebocoran ekspor komoditas seperti nikel dan batu bara. Menurutnya, negara harus memiliki otoritas kuat terhadap pengelolaan sumber daya strategis.
“Jangan sampai sumber daya alam kita keluar begitu saja tanpa kontrol negara,” katanya.
Dalam sektor pangan, Pangi menilai Indonesia terlalu bergantung pada impor meski dikenal sebagai negara agraris. Ia mencontohkan impor buah, bawang putih, gula, garam, hingga kedelai yang masih tinggi.
“Kita ini negara agraris, tetapi justru menjadi pasar konsumtif bagi negara lain,” ujarnya.
Ia juga menyoroti persoalan distribusi pupuk subsidi yang dinilai bermasalah meski pemerintah telah menurunkan harga pupuk. Menurutnya, kebijakan yang berubah mendadak membuat distributor dan petani kesulitan melakukan penyesuaian.
Di bidang kesehatan, Pangi melontarkan kritik keras terhadap tata kelola BPJS Kesehatan dan Kementerian Kesehatan. Ia membandingkan sistem layanan kesehatan Indonesia dengan Tiongkok yang disebut mampu memberikan layanan kesehatan murah kepada seluruh warga negaranya.
“Kesehatan itu layanan dasar. Negara tidak boleh pelit terhadap rakyatnya,” kata dia.
Meski demikian, Pangi mengapresiasi sejumlah gagasan Presiden Prabowo terkait kemandirian ekonomi dan swasembada pangan. Namun ia menegaskan pemerintah harus fokus terlebih dahulu pada kebutuhan dasar masyarakat sebelum mengejar ambisi industrialisasi dan teknologi tinggi.
“Kalau harga pangan, kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar belum selesai, rakyat akan tetap terbebani,” ujarnya.
(LS/Nusantaraterkini.co)
