Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengungkapkan adanya ketimpangan progres rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pascabencana di Pulau Sumatera. Berdasarkan evaluasi terbaru, Sumatera Barat tercatat sebagai wilayah paling progresif dengan tingkat pemulihan akses jalan mencapai 100 persen. Di sisi lain, wilayah Sumatera Utara dan Aceh terpantau masih tertinggal akibat kendala teknis dan kondisi geografis di lapangan.
Dalam keterangannya pada Rabu (25/3/2026), Tito menegaskan bahwa meski jalan daerah di beberapa titik masih bermasalah, akses jalan nasional di seluruh koridor utama Sumatera sudah berfungsi penuh. Hal ini menjadi kabar baik bagi rantai pasok kebutuhan pokok karena jalur logistik dipastikan tidak lagi mengalami hambatan berarti.
Baca Juga : Sempat Dipotong, Tiga Daerah Bencana Sumatera Terima Pengembalian Dana Transfer
“Akses jalan nasional sudah 100 persen. Meskipun fungsional, tapi logistik ini penting. Logistik makanan tidak jadi kendala lagi,” ujar Tito Karnavian dalam konferensi pers di Jakarta, seperti dilansir RMOL.
Namun, potret berbeda terlihat pada infrastruktur jalan daerah yang menjadi wewenang pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Sumatera Utara saat ini berada di angka 98 persen, di mana penyelesaian dua persen sisanya masih terganjal oleh sejumlah titik longsor yang memerlukan penanganan khusus. Sementara itu, Aceh mencatatkan progres paling rendah, yakni 92 persen, lantaran masih adanya jalur yang tertutup total dan belum berhasil dibuka kembali.
Baca Juga : Tito Karnavian: Pascabencana Sumatera Masuki Fase Pemulihan Permanen, Pemerintah Siapkan Rp100,1 Triliun
Sebaliknya, Sumatera Barat menunjukkan performa pemulihan yang impresif. Meski demikian, Tito memberikan catatan bahwa beberapa infrastruktur kunci seperti jembatan nasional masih berstatus jembatan darurat atau temporer, sehingga memerlukan perbaikan lanjutan untuk menjadi bangunan permanen yang kokoh.
Baca Juga : SAMSAT Malam Minggu Diserbu Warga, Pemkab Pasbar Dorong Kepatuhan Pajak Kendaraan
Kesenjangan capaian ini memicu pemerintah pusat untuk terus mendorong percepatan di sisa kuartal pertama tahun 2026. Pemerintah menekankan bahwa pemulihan akses jalan bukan sekadar urusan mobilisasi warga, melainkan urat nadi ekonomi daerah yang harus segera dinormalisasi 100 persen demi mewujudkan stabilitas kawasan pascabencana.
(Emn/Nusantaraterkini.co)
Baca Juga : Pemkab Pasaman Barat Kembali Raih Opini WTP ke-10 Berturut-turut dari BPK RI
