Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar Ujang Komaruddin mengatakan, Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak pada 27 November 2024 masih sulit diharapkan untuk menghasilkan kepala daerah yang punya standar moral tinggi dan prestasi yang baik karena masih tingginya biaya politik.
Menurutnya, partai politik cenderung mengambil data dari lembaga survey untuk menentukan elektabilitas seorang kandidat kepala daerah. Hanya saja survey itu, selain berbiaya mahal, juga tidak mampu menjadikan standar moral yang tinggi dan prestasi yang baik sebagai acuan.
Baca Juga : H-1 Pelantikan: Meski Hujan, Kepala Daerah Terpilih Gladi Bersih di Monas
Hasilnya, ada kecenderungan para kandidat yang punya modal lebih besar akan diterima oleh partai politik untuk dicalonkan sebagai kepala daerah. Dengan demikian, banyak calon yang mumpuni secara pendidikan dan bersih secara moral, namun tidak mendapatkan tiket untuk maju dalam kontestasi politik di daerah.
Baca Juga : Gugatan tak Mendasar, Pasangan Amir-Jiji Segera Dilantik jadi Wali Kota Binjai
“Ada kandidat yang mendekati lembaga survey dan membayarnya untuk menaikkan elektabilitas karena kalau angkanya tinggi maka partai akan merekomendasikannya sebagai kandidat kepala daerah,” ujarnya, Jumat (19/7/2024).
Menurutnya, kalau semua sepakat membangun kualitas Pilkada maka parpol harus menghadirkan para calon kepala daerah yang berintegritas selain berkualitas.
Baca Juga : Direktur Geopolitik GREAT Institute, DR. Teguh Santosa Sebut Pidato Prabowo Terbaik di Sidang Majelis PBB
“Jadi membayar lembaga survei saja sudah lumayan berat, lalu membayar lagi ke partai politik hingga puluhan miliar untuk jadi kepala daerah,” katanya menceritakan pengalamannya ketika memimpin lembaga survey untuk keperluan Pilkada.
Baca Juga : Ketua MPR: Setiap Pemimpin Harus Punya Tekad Mempertahankan Pancasila
Sementara itu, Anggota DPR Fraksi PKB LuluK Nur Hamidah mengatakan, selagi pejabat terlibat dalam penyalahgunaan wewenangnya dalam pemilihan umum maka akan sulit untuk menghasilkan kepala daerah yang berkualitas.
Bahkan dia menilai pemilu 2024 ini merupakan pemilu yang brutal karena penuh dengan permainan bantuan sosial yang digunakan untuki mempengaruhi pemilih.
Baca Juga : Korupsi Makin Mengkhawatirkan, ILUNI UI Usulkan Wajib Cashless dan Transparansi APBN
Dia mengatakan bahwa pemilu adalah perwujudan kedaulatan rakyat sehingga penyelenggaraannya harus berdasarkan pada prinsip kejujuran keadilan, tanggung jawab, dan etika yang tinggi.
Baca Juga : Mitos Politik: Mengapa Partai yang Terlempar dari DPR Sulit Kembali ke Senayan?
“Tidak ada boleh satu pun pihak yang mencoba memobilisasi sumber daya negara untuk memenangkan salah satu pihak walaupun mungkin itu ada hubungan dengan anak, saudara kerabat atau relasi kuasa yang lain,” ujarnya.
Menurutnya, pemilu tidak bisa dipandang hanya dalam konteks hasil, tapi lebih dari itu konteks proses harus juga jadi cerminan untuk melihat apakah hajatan demokrasi itu telah dilangsungkan secara jujur dan adil.
Anggota DPR Fraksi PKS Mardani Ali Sera menekankan, Pilkada serentak harus dilakukan dengan baik agar dapat menghemat biaya dan waktu. Ia menyarankan agar aturan ambang batas parlemen dapat diubah agar aspirasi rakyat di daerah tertentu dapat lebih mudah diwujudkan.
Mardani mengingatkan, pemilu yang berkualitas harus mempertimbangkan aspirasi rakyat di setiap daerah, tidak hanya di daerah dengan jumlah suara besar.
Dengan demikian, aspirasi parlemen untuk Pilkada serentak adalah untuk memastikan pelaksanaan yang berkualitas, menjaga kesatuan dan persatuan, serta melakukan evaluasi sistem pemilu untuk kondisi yang lebih baik.
(cw1/Nusantaraterkini.co)
