Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menanggapi kritik yang disampaikan Dino Patti Djalal terkait frekuensi kunjungan kerja (kunker) Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri.
Menurut Dasco, masukan yang bersifat substantif, terutama terkait isu geopolitik, patut menjadi bahan pertimbangan pemerintah.
Baca Juga : Dasco: Masukan Geopolitik Penting, tapi Frekuensi Kunker Presiden Harus Fleksibel
"Kalau kemudian masukannya soal substansi geopolitik, saya pikir saya setuju bahwa itu dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan. Karena masukan-masukan yang bagus tentu tidak ada masalah," kata Dasco kepada wartawan, Rabu (3/6/2026).
Baca Juga : Diplomasi Parlemen: Strategi DPR RI Menjadi Jembatan Perdamaian di Tengah Gejolak Global
Meski demikian, Dasco menilai frekuensi perjalanan Presiden ke luar negeri harus dilihat berdasarkan kebutuhan dan situasi yang berkembang, baik di dalam maupun luar negeri.
Ia menegaskan, dinamika global saat ini sangat memengaruhi kebijakan dan langkah yang harus diambil oleh kepala negara.
Baca Juga : Kurniasih Mufidayati: Pendidikan Bukan Sekadar Sistem, Tapi Investasi Masa Depan Bangsa
Menurutnya, Presiden memiliki strategi tersendiri dalam menjalankan diplomasi dan hubungan internasional yang tidak bisa dibatasi oleh ketentuan jumlah perjalanan atau durasi tertentu.
Baca Juga : Dino Kritik Frekuensi Lawatan Prabowo, Saan: Situasi Global Menuntut Diplomasi Lebih Intensif
"Presiden tentu mempunyai strategi-strategi yang tidak bisa dibatasi dengan jadwal harus sekian kali atau sekian kali, karena semuanya sangat dinamis," ujarnya.
Dasco juga menekankan bahwa kunjungan Presiden ke luar negeri selama ini dilakukan dalam waktu yang relatif singkat dan hanya untuk kepentingan yang dianggap penting.
"Kalau kita lihat, kepergian Presiden ke luar negeri itu juga dalam waktu yang singkat-singkat, seperlunya saja, membahas hal-hal yang perlu, kemudian kembali ke Indonesia," tuturnya.
Ia menambahkan, keberangkatan Presiden yang terkadang dilakukan secara mendadak umumnya disebabkan oleh situasi tertentu yang membutuhkan respons cepat dari pemerintah.
"Kalau kemudian berangkat secara mendadak, biasanya memang karena situasi yang mengharuskan Presiden segera berangkat," katanya.
Karena itu, Dasco mengajak semua pihak untuk memberikan kritik dan masukan yang berfokus pada substansi. Menurutnya, pemerintah akan selalu membuka ruang terhadap berbagai pandangan yang konstruktif.
"Saya pikir marilah kita memberikan masukan yang substansial. Itu pasti akan diberikan ruang. Tetapi kalau pembatasan-pembatasan yang berkaitan dengan jumlah waktu atau frekuensi, saya kira hal itu perlu dilihat secara lebih dinamis," pungkasnya.
(LS/Nusantaraterkini.co)
