Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR Nihayatul Wafiroh menyoroti masih kurangnya jumlah tenaga kesehatan dalam pelaksanaan ibadah haji 2026.
Menurutnya, persoalan kesehatan menjadi aspek krusial dalam penyelenggaraan haji, terutama dengan tingginya jumlah jamaah lanjut usia (lansia), penyandang disabilitas, dan jamaah risiko tinggi (risti).
Baca Juga : Jelang Puncak Armuzna, Timwas Haji DPR Desak Penguatan Layanan Konsumsi dan Transportasi
“Saya selaku anggota Timwas dan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI menyoroti persoalan kesehatan dalam pelaksanaan haji tahun ini. Salah satu catatan penting kami adalah masih kurangnya tenaga kesehatan yang mendampingi jamaah,” ujarnya, Selasa (26/5/2026).
Baca Juga : Suhu Madinah Tembus 42°C, Jemaah Haji Diingatkan Waspada Risiko Kaki Melepuh
Ia menjelaskan, saat ini jumlah tenaga kesehatan haji hanya sekitar 1.200 orang. Bahkan, Tenaga Kesehatan Haji Kloter (TKHK) kini hanya terdiri dari dua tenaga kesehatan untuk satu kloter yang berisi sekitar 400 jamaah.
Menurutnya, komposisi jamaah lansia, disabilitas, dan risiko tinggi yang mencapai lebih dari 30 persen di setiap kloter membuat beban tenaga kesehatan menjadi sangat berat.
“Dengan komposisi jamaah lansia, disabilitas, dan risiko tinggi yang umumnya mencapai lebih dari 30 persen di setiap kloter, tentu beban tenaga kesehatan menjadi sangat berat,” katanya.
Nihayatul mengungkapkan, kebutuhan tenaga kesehatan semakin meningkat setelah adanya kebijakan rumah sakit di Arab Saudi yang mewajibkan pasien didampingi penjaga dari petugas kesehatan.
“Sekarang ada kebijakan baru, dua pasien harus ada satu penjaga. Akibatnya tenaga kesehatan kita menjadi sangat terbatas karena harus menjaga pasien di rumah sakit,” jelasnya.
Selain itu, ia juga menyoroti keterbatasan dokter spesialis di Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI), khususnya di Madinah. Menurutnya, jumlah dokter spesialis penyakit dalam tahun ini lebih sedikit dibanding sebelumnya sehingga layanan konsultasi dan visitasi sering tertunda.
Tak hanya itu, dokter bedah di KKHI Madinah tahun ini juga ditiadakan, sementara dokter ortopedi belum tersedia baik tahun ini maupun tahun sebelumnya. Padahal, kasus bedah dan gangguan tulang serta persendian cukup banyak dialami jamaah.
“Untuk sementara kasus-kasus bedah di-back up oleh dokter spesialis anestesi yang ada. Ini tentu menjadi perhatian serius karena kebutuhan layanan kesehatan jamaah sangat kompleks,” ujarnya.
Persoalan lain yang turut menjadi sorotan adalah minimnya tenaga kesehatan jiwa. Nihayatul menyebut saat ini hanya terdapat satu dokter spesialis kesehatan jiwa di Madinah untuk melayani KKHI maupun sektor.
“Kasus gangguan kesehatan jiwa jamaah juga cukup banyak, tetapi dokter spesialis kesehatan jiwa hanya satu orang. Selain itu juga belum ada tenaga fisioterapis, padahal kebutuhan layanan fisioterapi cukup tinggi,” katanya.
Karena itu, Nihayatul mendorong adanya penambahan jumlah tenaga kesehatan haji kloter. Ia menilai idealnya setiap kloter didampingi minimal tiga tenaga kesehatan.
“Setidaknya tiga tenaga kesehatan untuk satu kloter. Meskipun istithaah kesehatan sudah diterapkan, supervisi dari Puskeshaji sudah diperketat, dan teknologi sudah dimanfaatkan, namun kondisi di lapangan menunjukkan beban kesehatan jamaah masih sangat tinggi,” tegasnya.
Ia juga mengusulkan penambahan dokter spesialis penyakit dalam, dokter kesehatan jiwa, dokter bedah, dokter ortopedi, hingga tenaga fisioterapis dalam pelaksanaan haji mendatang.
Selain soal jumlah tenaga kesehatan, Nihayatul menekankan pentingnya pelibatan aktif Kementerian Kesehatan dalam penyelenggaraan ibadah haji. Menurutnya, meskipun urusan haji kini berada di bawah pengawasan Kementerian Haji dan Umrah, peran lintas sektor tetap dibutuhkan.
“Kementerian Kesehatan harus tetap dilibatkan secara aktif, mulai dari komunikasi dengan otoritas Arab Saudi, menyiapkan tenaga kesehatan, memastikan ketersediaan obat-obatan, hingga pelayanan kesehatan bagi jamaah di kloter maupun KKHI,” tegasnya.
Meski demikian, Nihayatul tetap mengapresiasi adanya peningkatan kualitas pelayanan haji tahun ini dibanding tahun-tahun sebelumnya.
“Secara umum pelaksanaan haji 2026 mengalami peningkatan kualitas pelayanan, baik dari sisi makanan, hotel, maupun pelayanan petugas haji. Namun persoalan tenaga kesehatan ini tetap harus menjadi perhatian serius agar pelayanan jamaah semakin optimal,” pungkasnya.
(LS/Nusantaraterkini.co)
