Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co,JAKARTA-Bencana alam, terutama banjir dan tanah longsor, kini tengah melanda beberapa provinsi utama di Indonesia, termasuk Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan beberapa daerah di Pulau Jawa. Kondisi darurat ini mendorong munculnya gagasan pemanfaatan fasilitas publik untuk merespons kebutuhan mendesak para penyintas.
Melihat kebutuhan fundamental yang harus segera dipenuhi bagi korban terdampak, Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengusulkan agar dapur operasional yang selama ini mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau yang disebut Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) segera diubah fungsinya menjadi dapur umum di lokasi yang memerlukan bantuan. Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratmoko, menyatakan urgensi dari langkah ini.
“Dalam situasi darurat, pemenuhan nutrisi dan makanan siap santap bagi pengungsi adalah hal yang krusial. Dapur SPPG memiliki infrastruktur dan kapasitas yang dapat segera dialihkan menjadi posko logistik dan dapur umum darurat,” jelas Singgih, seperti dilansir RMOL, Minggu (30/11/2025).
Baca Juga : Empat Hari Terisolir Akibat Banjir, 310 Ribu Jiwa di Kabupaten Aceh Tamiang Terancam Kelaparan
Menurut Singgih, banyak dapur SPPG di berbagai wilayah sudah memiliki kesiapan yang memadai, mulai dari sistem operasional, ketersediaan bahan baku pangan, hingga tenaga pengelola yang sudah terlatih. Hal ini memungkinkan proses peralihan fungsi dilakukan dengan cepat dan efisien.
Oleh sebab itu, politisi ini mendorong agar pemerintah pusat dan daerah mengeluarkan kebijakan yang secara otomatis mengalihkan koordinasi dapur-dapur tersebut ke bawah kendali Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) begitu status darurat bencana ditetapkan.
S
elain aspek koordinasi, Singgih Januratmoko juga menekankan pentingnya mempersiapkan sumber daya manusia melalui pelatihan khusus kebencanaan bagi para pengelola dapur. Aspek pendanaan juga menjadi perhatian, di mana ia meminta agar disediakan skema anggaran yang fleksibel dan dapat diakses dengan cepat melalui mekanisme anggaran kebencanaan pemerintah.
Baca Juga : Warga Tapteng di Medan Turun ke Jalan: Galang Dana untuk Korban Bencana
Ia menegaskan bahwa operasional dapur yang berfokus pada kondisi darurat memerlukan dukungan dana yang tidak terikat oleh prosedur administrasi normal.
“Program MBG dengan infrastruktur dapur yang terstandarisasi memiliki rantai pasok bahan pangan dan SDM yang terlatih. Pada masa normal dapur ini menyajikan makanan bergizi, dan pada masa bencana dapat menjadi jantung logistik makanan bagi para penyintas,” pungkasnya.
(*/Nusantaraterkini.co)
