Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR Irma Suryani Chaniago meminta kerja sama antara Badan Gizi Nasional (BGN) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) benar-benar direalisasikan untuk memastikan keamanan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Permintaan itu disampaikan menyusul kasus dugaan keracunan yang dialami 252 siswa di Jakarta Timur setelah mengonsumsi menu MBG. Dinas Kesehatan DKI Jakarta mencatat para siswa mengalami gejala keracunan usai menyantap pangsit dengan rasa masam.
Baca Juga : Irma Suryani Dukung Suspend 1.700 SPPG, Desak BGN Pecat Korwil Nakal
Irma menilai kerja sama antara BGN dan BPOM sangat penting, khususnya dalam pengawasan keamanan pangan dan sertifikasi higienitas dapur penyedia MBG.
Baca Juga : Komisi IX Apresiasi Kerja Sama BPOM–BGN, Soroti Keamanan Program MBG
“Di awal saya sudah bicara ke BGN, kerja sama dengan BPOM sangat penting terkait dengan pangan aman. Infonya sudah MoU tapi ternyata sampai saat ini masih belum terealisasi juga,” kata Irma, Senin (11/5/2026).
Politisi Partai NasDem itu juga menyoroti dugaan praktik penerbitan sertifikat laik higienis yang dinilai tidak melalui pemeriksaan langsung ke lapangan.
Baca Juga : Soroti Rencana Kampus Kelola SPPG, Irma Suryani Minta Prioritaskan Masyarakat
“Demikian pula dengan sertifikasi laik higienis yang ternyata betul dugaan saya, tidak dilakukan cek ke lokasi tetapi hanya jualan sertifikat doang,” ujar anggota BURT DPR ini.
Baca Juga : BPOM Dinilai Lemah Awasi Produk Berbahaya, DPR Soroti Pre dan Post-Market
Irma turut mempertanyakan pengawasan internal BGN terhadap operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG. Menurutnya, tiga tenaga BGN yang ditempatkan di setiap SPPG harus dievaluasi agar fungsi pengawasan berjalan maksimal.
“BGN seharusnya check and recheck, jangan percaya begitu saja. Makanya saya minta 3 SDM dari BGN yang ada di SPPG harus dievaluasi,” tutur Irma Suryani.
Ia menilai profesionalisme SPPG akan tercapai apabila petugas BGN menjalankan tugas dan tanggung jawab secara optimal. Selain itu, Irma juga mempertanyakan keterlibatan ahli gizi dalam proses penyediaan makanan, terutama terkait menu pangsit tahu yang diduga menjadi penyebab keracunan massal tersebut.
“Kan ada ahli gizi? Pangsitnya bikin sendiri atau beli? Harus ada investigasi ini,” katanya.
Lebih lanjut, legislator daerah pemilihan Sumatera Selatan II itu menyebut kondisi SPPG di sejumlah daerah mulai membaik setelah BGN melakukan suspend terhadap dapur MBG yang melanggar standar operasional.
Karena itu, ia meminta langkah serupa diterapkan terhadap SPPG di Jakarta Timur.
“Sebetulnya di daerah-daerah justru sudah mulai membaik, seiring dilakukannya suspend pada SPPG yang nakal juga yang tidak sesuai standard. Yang di Jaktim harus suspend!” tandasnya.
(LS/Nusantaraterkini.co)
